BORNEONEWS, Kobar - Festival Keraton Nusantara (FKN) X tahun 2016, sempat akan dibatalkan karena ada perbedaan dalam pemilihan event organizer (EO). Hampir dapat dipastikan FKN X, digelar di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Oktober mendatang. Segala kebutuhan FKN dipersiapkan. Termasuk event organaizer (EO) yang akan membantu panita kabupaten menangani pelaksanaan segala kegiatan yang berkaitan dengan FKN. 

"Mungkin tidak banyak yang tahu. Kemarin, FKN ini sempat mau dibatalkan. Karena ada perbedaan pendapat mengenai EO. EO yang akan menangani FKN nanti dinilai tidak berpengalaman. Padahal itu hasil lelang LPSE (layanan pengadaan secara elektronik)," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kobar, Gusti Imansyah, dalam kegiatan diskusi pariwisata, di Kafe Salsa, Pangkalan Bun, Sabtu (3/9/2016).

Dalam diskusi bersama para pelaku pariwisata dan kebudayaan itu, Kepala Disbudpar Kobar, Gusti Imansyah mengakui, sempat terjadi friksi atau perbedaan pendapat antarpihak-pihak berkepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan FKN ini. Beda pendapat itu berkaitan dengan EO yang memenangkan lelang proyek penyelenggaraan FKN.

Menurut Gusti Imansyah, ada stake holder tertentu yang tidak setuju terhadap EO yang akan menangani pelaksanaan FKN nanti. EO tersebut dianggap tidak berpengalaman atau tidak kompeten menangani FKN. Perbedaan pendapat terkait EO itu, lanjut Gusti Immansyah, bahkan sempat memicu munculnya keinginan agar FKN yang akan digelar di Kobar pada 9-12 Oktober mendatang itu, dibatalkan.

Namun dengan berbagai pertimbangan, pihaknya memutuskan akan tetap melanjutkan penyiapan segala kebutuhan FKN. Meskipun dukungan dari stake holder terkait minim. Keputusan tersebut menurutnya penting, mengingat FKN ini adalah event penting yang belum tentu akan kembali didapatkan di tahun-tahun mendatang. Terlebih, FKN di Kobar ini juga telah mendapatkan dukungan dari pihak kementerian terkait.

"Banyak pihak terkait yang sebenarnya terlibat dalam FKN ini. Hampir seluruh SKPD. Tapi hanya beberapa orang yang bisa dikatakan terlibat langsung. Walau begitu, akan kita lanjutkan. Karena FKN ini momen langka. Belum tentu 100 tahun lagi bisa kita dapatkan. Apalagi kita sudah mendapat dukungan dari pusat. Pihak kementerian berjanji akan memberi dukungan FKN di Kobar ini."

Dari informasi yang terhimpun. Munculnya keinginan pihak tertentu untuk membatalkan FKN ini diduga juga dilatari oleh persoalan anggaran. Karena anggaran yang dialokasikan atau disiapkan oleh pemerintah daerah, dinilai jauh lebih kecil dari yang diusulkan oleh pihak terkait. Yakni dialokasikan sekitar Rp4,6 miliar menggunakan anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) 2016. Sedangkan nilai yang diusulkan mencapai Rp17 miliar. (RADEN ARIYO/N).