BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menyayangkan jika benar adanya permainan yang dilakukan oleh SPBU terkait permasalahan BBM sebagaimana yang diungkapkan mantan karyawan SPBU Jalan Jenderal Sudirman Km 11 Sampit.

Kabag Ekonomi dan SDA Setda Kotim, Wim RK Benung yang mewakili pemerintah daerah mengatakan, harusnya barang subsidi tidak ada lagi diselewengkan, karena itu jatah untuk masyarakat di daerah ini.

"Kalau betul melayani pembelian jeriken apalagi 3.000 liter diselewengkan itu jelas pelanggaran, inilah penyebab harga BBM mahal," kata Wim, dalam rapat dengar pendapat Senin (8/1/2018) di DPRD Kotim.

Wim minta pengawasan terhadap SPBU bisa diperketat, bahkan seperti apa pengawasan yang melibatkan pemerintah daerag mereka rencananya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, karena saat ini Dinas Pertambangan dan Energi diambil alih oleh provinsi.

Sementara itu perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan jika mengacu pada Pergub UMK tahun 2017 di Kotim dikisaran Rp2,3 juta untk gaji karyawan di SPBU. "Kalau di bawah itu berarti gajinya belum mengacu dengan Pergub," katanya.

Gaji Rp2,3 juta itu full untuk kerja selama satu bulan, namun jika ada yang tidak hadir apalagi mangkir tanpa alasan jelas tentu ada pemotongan dari pihak pengusaha yang memperkerjakan mereka tersebut. (NACO/B-5)