Organda DKI Nilai Kebijakan PSBB Berjalan Setengah Hati

Oleh Teras.id
11 April 2020 - 10:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi angkutan darat atau Organda DKI Jakarta mempertanyakan ketegasan pemerintah di sektor transportasi darat dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta.

Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, menilai baik di Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, atau Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, angkutan penumpang tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang dan pembatasan jadwal.

"Pemerintah harusnya tegas, jangan mengambang. Sekarang angkutan umum yang beroperasi kurang dari 10 persen, masyarakat sudah sadar," ujar Shafruhan, Jumat, 10 April 2020.

Dengan aturan yang tidak memberlakukan pencabutan operasional, kata Shafruhan, pemerintah seolah tidak ingin ambil tanggung jawab sosialnya pada pekerja transportasi. Di sisi lain, ia menyebut sarana transportasi umum salah satu silent carier penyebaran COVID-19.

"Jadi ini kan lucu. Pemerintah seakan tidak mau mencegah operasional angkutan umum karena menghindari tanggung jawab yang menyertainya, itu kesannya," ucap Shafruhan. Padahal, kata dia, semua industri angkutan umum mendukung langkah pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Organda menilai pembatasan layanan dan operasional angkutan selama PSBB membuat operator serba salah. Sebab jumlah penumpang yang sudah turun 90 persen tidak ada keuntungan untuk menutup biaya operasional. "Kalau memang permintaan sudah kecil, ya, putus saja sekalian. Kalau begini rugi kami. Jadi buah simalakama," ujarnya

Organda DKI telah mengirimkan surat pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan insentif ataupun stimulus untuk angkutan darat yang terkena dampak PSBB. Organda DKI berharap ada insentif dari Pemprov DKI Jakarta, seperti pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baik pokok maupun tunggakan.

Selain itu, para pekerja di sektor transportasi bisa menerima bantuan langsung tunai. Terakhir, Organda berharap ada pembebasan semua retribusi daerah yang dikenakan untuk angkutan umum dan memastikan operator angkutan yang berkontrak dengan TransJakarta agar tetap dibayar penuh baik operatornya maupun pengemudi sesuai kontrak.

TERAS.ID

TAGS:

#Organda #PSBB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Indra Sjafri Belajar FIFA Technical Leadership Diploma di Belanda

16 Mei 2024 - 00:00 WIB

Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Indra Sjafri belajar dan mengikuti lanjutan kursus direktur teknik yang berjudul FIFA Technical Leadership Diploma (TLD) di Kampus KNVB, Zeist, Belanda.

Pj Bupati Barito Selatan Dianugerahi Gelar Kehormatan Masyarakat Dayak

15 Mei 2024 - 23:41 WIB

Barito Selatan memiliki potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana pemerintah daerah melalui kegiatan dan programnya bisa mengoptimalkan potensi tersebut dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

MKMK Mulai Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

15 Mei 2024 - 23:21 WIB

Diskusi tersebut, kata dia, untuk meneliti apakah laporan yang diajukan oleh seorang advokat bernama Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak telah memenuhi syarat formalitas atau tidak.

Pj Bupati Barito Timur Janji Dukung KONI Sepenuhnya

15 Mei 2024 - 23:11 WIB

Pj Bupati juga merasa senang dan bahagia atas terbentuknya pengurus KONI yang baru karena dapat meringankan bebannya sebagai kepala daerah dalam pembinaan olahraga.

Luhut Beri Saran Prabowo Pilih Menteri Rekam Jejak Bagus

15 Mei 2024 - 23:00 WIB

Luhut juga sekaligus menjelaskan pernyataan dirinya beberapa waktu lalu agar pemerintahan selanjutnya tidak membawa orangtoxidatau bermasalah ke jajaran pemerintahan.

Warga Antusias Datangi Pasar Penyeimbang Elpiji 3Kg

15 Mei 2024 - 22:51 WIB

Terpantau antusias warga menyambangi sejumlah titik lokasi, diantaranya di lapangan Bukit Ngalangkang Kota Kuala Kapuas pada 13 Mei 2024 lalu, Polres Kapuas 14 Mei 2024 dan hari ini, Rabu di kantor Kejari Kapuas. Direncanakan akan berlanjut di dua titik lokasi lagi.

Pemkab Barito Utara Dapat 3.424 Formasi CPNS dan PPPK

15 Mei 2024 - 22:41 WIB

Sri Hartati juga menyampaikan, rekrutmen PPPK akan memprioritaskan honorer yang masuk dalam database, sedangkan CPNS juga berpeluang bagifresh graduate.

Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

15 Mei 2024 - 22:31 WIB

Rosalia mengatakan langkah awal dengan mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store, selanjutnya memasukan Nomor Induk kependudukan (NIK).

OJK Cabut Izin Usaha PT Paytren sebagai Manajer Investasi Syariah

15 Mei 2024 - 22:21 WIB

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, maka Paytren diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

Disdukcapil Kalteng Berikan Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

15 Mei 2024 - 22:11 WIB

IKD memiliki beberapa fungsi yakni sebagai bukti identitas, otentikasi identitas dan otorisasi identitas. Keberadaan IKD mempermudah verifikasi data diri tanpa harus membawa kartu fisik.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia