Revisi UU Minerba Tak Berpengaruh pada Saham Emiten Tambang

Oleh Teras.id
14 Mei 2020 - 08:21 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tak mampu membuat saham sejumlah emiten batubara meroket. Dampak penyebaran Covid-19 mengalahkan sentimen perubahan beleid tersebut.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menuturkan revisi UU Minerba memberikan sentimen positif bagi perusahaan tambang.

"Banyak pasal-pasalnya yang menguntungkan bagi perusahaan tambang," kata dia kepada Tempo, Rabu 13 Mei 2020.

Selain jaminan perpanjangan kontrak, keuntungan lainnya adalah perpanjangan tanpa lelang. Pasal 169 A dalam naskah RUU Minerba menyatakan pemegang Kontrak Kerja dan Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberi jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi berdasarkan kontrak tanpa lelang.

Perusahaan juga diberi jaminan perpanjangan hingga 40 tahun tanpa ada pengurangan luas wilayah pertambangan. Hans menuturkan ketentuan tersebut mengurangi risiko bagi perusahaan.

Namun usai Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Minerba pada 12 Mei 2020, saham sejumlah emiten saham justru merah. Saham PT Indika Energy Tbk turun 3,97 persen di level Rp 725 per saham.

Meskipun di perdagangan kemarin mampu naik 2,76 persen. Saham PT Bukit Asam Tbk turun 2,93 persen di hari pengesanan RUU Minerba dan kemarin kembali turun 4,27 persen. Perusahaan pemegang kontrak PKP2B, PT Adaro Energy Tbk, pun turun berturut-turut 2,43 persen dan 0,50 persen.

Sementara saham PT Bumi Resources Tbk stagnan di level Rp 50 per saham dalam dua hari terakhir. Hans menuturkan penurunan saham emiten tersebut dipicu kekhawatiran investor terhadap rencana pencabutan kebijakan karantina wilayah.

Padahal di sejumlah negara yang telah membebaskan kegiatan terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 seperti di Cina dan Korea Selatan. Harga komoditas batubara pun terus masih belum menunjukkan kenaikan.

"Komoditas batubara terdampak lebih cepat karena harganya dipengaruhi harga minyak dunia yang terus melemah," ujar dia. Namun dia menyatakan masih ada peluang kenaikan saham emiten tambang.

Penurunan harga saat ini menjadi saat yang tepat untuk memulai investasi. Hans menuturkan investor di sektor tersebut dapat meraup untung dengan cepat ketika kondisi dunia mulai pulih nanti. "Ketika ada kenaikan, meski sedikit, investor di sektor ini bisa mendapatkan untung banyak," katanya.

Sementara itu Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra P. G. Talattov, menyatakan investor domestik dinilai memiliki keterbatasan untuk meningkatkan transaksi pembelian saham akibat pelemahan ekonomi.

Ditambah lagi, emiten tambang terpapar risiko tinggi terhadap kredit macet dari utang yang jatuh tempo menjelang habisnya kontrak. "Investor akan melihat apakah perusahaan tambang akan memenuhi kewajibannya karena untuk kredit baru pun susah sekarang," ujarnya.

Sependapat dengan Hans, pengesahan revisi UU Minerba seharusnya menjadi kejutan bagi investor. Namun beleid tersebut mendapat penolakan dari publik dan gelombang protes berpotensi terus bertambang.

"Investor terlihat masih wait and see karena ada pihak-pihak yang ingin membawa ini ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI, Arif Yogiawan, menyatakan sejumlah kelompok masyarakat sipil telah bersekapat untuk mengajukan uji materi terhadap revisi UU Minerba. Dia menilai proses penyusunan hingga substansi beleid tersebut berpotensi melanggar undang-undang.

"Hampir 70 persen substansi UU Minerba yang baru ini layak diuji materi," kata dia. Salah satu poinnya dicontohkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar.

Dia menyatakan RUU Minerba tak masuk kategori carry over. Di periode DPR tahun lalu Daftar Inventarisasi Masalah beleid ini belum sempat dibahas.

Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa carry over pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM. "Padahal DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba," katanya. (TERAS.ID)

TAGS:

#Revisi UU Minerba #Saham Emiten #Tambang

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Lestarikan Budaya Lampau Melalui Lomba Balogo

21 Mei 2024 - 23:10 WIB

Permainan Balogo selalu dimainkan bahkan dipertandingkan pada beberapa festival kebudayaan di seluruh Kalimantan termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kekayaan Intelektual Perlu Dijaga

21 Mei 2024 - 23:00 WIB

PlhAsisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Setda Provinsi Kalteng Herson B Aden mengingatkan perlunya menjaga potensi kekayaan intelektual.

Tradisi Malamang Memiliki Makna Silaturahmi

21 Mei 2024 - 22:50 WIB

Tradisi Malamang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam dan berlangsung secara turun temurun sampai sekarang.

Ini Tujuan Pelaksanaan Kajian Kesesuaian Lahan pada Daerah Lingkar Tambang

21 Mei 2024 - 22:40 WIB

Profesor Rahmawaty menyampaikan tujuan dilaksanakannya kajian kesesuaian lahan pada daerah lingkar tambang.

Mobil Hias Disdik Kalteng di Karnaval Budaya FBIM 2024 Edukasikan Huma Betang

21 Mei 2024 - 22:30 WIB

Pada gelaran Karnaval BudayaFestival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2024, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kaltengmemberikan pesan edukasi huma betang kepadamasyarakat luas.

Kontingen Bartim Raih Juara II Lomba Mangenta pada Festival Budaya Isen Mulang

21 Mei 2024 - 22:20 WIB

Kontingen Kabupaten Barito Timur meraih juara II lomba mangenta pada Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Sugianto Sabran Berikan Bantuan Pelaku Usaha Perikanan

21 Mei 2024 - 22:10 WIB

Libatkan Akademisi, Kegiatan Pertanian Berkelanjutan Terus Dilakukan

21 Mei 2024 - 22:00 WIB

Tahun 2023 lalu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan program Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pertanian Berkelanjutan bekerjasama dengan PT Agincourt Resources.

Ketua DPRD Kalteng: Percepatan Pembangunan Harus Benar-Benar Dirasakan Masyarakat

21 Mei 2024 - 21:50 WIB

Menhub Tekankan Komitmen Kuat dalam Kembangkan Bus Listrik

21 Mei 2024 - 21:40 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam mengembangkan angkutan e-mobility atau transportasi publik bertenaga listrik di perkotaan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia