Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

GAPKI: Indonesia Alami Diskriminasi Kegiatan Pembangunan

  • Oleh Testi Priscilla
  • 16 Juli 2020 - 10:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Bidang Urusan Organisasi, Kacuk Sumarto mengatakan bahwa Indonesia mengalami diskriminasi dalam kegiatan pembangunan oleh negara-negara maju. Buktinya, pembabatan hutan tropis tidak sebanding dengan pembabatan hutan non tropis yang dilakukan untuk pembangunan besar-besaran oleh negara-negara maju.

"Pembabatan yang terdiri dari hutan non tropis itu sebanyak 653 juta hektare atau 93 persen dari keseluruhannya akibat kegiatan industri besar-besaran di Eropa dan Amerika," kata Kacuk saat membuka Talkshow Palm Oil and Neo-Colonialism Agenda, Rabu, 15 Juli 2020 sore.

"Sementara hutan non tropis yang dibabat hanya seluas 48 juta hektare atau 7 persen akibat negara-negara tropis mulai melasanakan pembangunannya di negara masing-masing pada era 1950 - 1980, tentunya termasuk Indonesia sendiri," tambah Kacuk.

Dari data itu, secara perbandingan luasan deforestasi hutan tropis termasuk yang di Indonesia atau bukan hanya yang di Indonesia saja sangat kecil dibandingkan deforestasi hutan non tropis.

"Akan tetapi Indonesia khususnya mengalami perlakukan diskriminatif dari negara-negara maju tersebut, Eropa khususnya, sebagai akibat pembukaan hutan tropis untuk kegiatan pembangunan. Celakanya kemudian sawit dianggap sebagai biang keladi deforestasi, sehingga harus dilarang dan tentu saja ini adalah tidak berkeadilan," tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia dan Organisasi Lainnya di Jenewa, Swiss sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa kampanye hitam terhadap komoditas sawit tidak pernah berhenti. Upaya seperti "palm oil free" label di produk makanan atau seruan aktivis lingkungan yang menganggap perkebunan sawit sebagai alasan degradasi hutan dan sebagainya.

"Di Spanyol juga lagi rame tentang kampanye palm oil free ini. Saya rasa GAPKI harus bergerak dan memberikan kounter terhadap kampanye-kampanye seperti ini tetapi kita perlu berbenah diri, karena baru 31 persen perusahaan sawit yang tersertifikasi ISO, regenerasi juga perlu dilakukan lebih cepat, dan mendorong kesejahteraan petani sawit serta kalau bisa dilabeling palm oil seperti clean dan sebagainya," sarannya. (TESTI PRISCILLA/B-11)

Berita Terbaru