BORNEONEWS, Palangka Raya - Berbagai upaya yang bersifat menghambat perusahaan sawit banyak dilakukan oleh negara-negara maju, terutama Eropa. Seperti memberlakukan tarif maupun non tarif, agar Indonesia tunduk kepada kepentingan-kepentingan negara maju tersebut.

"Istilahnya itu bukankah ini bentuk baru dari neo-colonialism yang sebenarnya memang masih banyak yang harus kita benahi," kata Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Bidang Urusan Organisasi, Kacuk Sumarto saat Talkshow Palm Oil and Neo-Colonialism Agenda melalui yang dilaksanakan Indonesia atau INA Palm Oil, Rabu, 15 Juli 2020 sore.

"Meskipun tidak begitu saja bisa selesai dalam diskusi atau seminar kali ini maka dari diskusi seminar kali ini diharapkan adanya pandangan yang berkeadilan dalam memahami hutan dan pengelolaannya bukan hanya dari barangnya tapi dari fungsinya," tambahnya.

Neo-Colonialism ini, menurut Kacuk, terlihat dari upaya negara-negara maju untuk menghambat kemajuan negara tropis, khususnya Indonesia dengan mengampanyekan larangan membabat hutan tropis. Padahal faktanya, pembabatan hutan tropis tidak sebanding jumlah luasannya dengan jumlah hutan non tropis yang dibabat untuk pembangunan di negara-negara maju.

"Yang terdiri hutan non tropis sebanyak 653 juta hektare atau 93 persen dari keseluruhannya akibat kegiatan industri besar-besaran di Eropa dan Amerika. Hutan non tropis seluas 48 juta hektar atau 7 persen akibat negara-negara tropis mulai melaksanakan pembangunannya di negara masing-masing pada era tahun 1950-1980 tentunya termasuk Indonesia sendiri. Jadi kalau kita melihat data seperti tadi secara perbandingan luasan deforestasi hutan tropis termasuk yang di Indonesia atau bukan hanya yang di Indonesia saja sangat kecil dibandingkan deforestasi hutan non tropis," jelasnya.