BORNEONEWS, Jakarta - Pengakuan  atas wilayah adat, termasuk hutan adat, harus melalui koridor hukum bukan atas klaim semata. Untuk itu polemik atas klaim hutan adat di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, juga harus diselesaikan berdasarkan koridor hukum.

“Kalau itu terjadi (klaim hutan adat) menjadi preseden yang diikuti oleh masyarakat lain dan akhirnya terganggu semua,” ujar pakar hukum kehutanan Sadino dalam Webinar Indonesia Bicara bertema Klaim hutan adat di Jakarta, Kamis, 17 September 2020. 

Webinar yang dipandu Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong itu juga menghadirkan narasumber lain, seperti Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto, anggota Komisi IV DPR Sulaeman Hamzah, Ketua Umum DPW IHB Kalteng Thoeseng Asang, serta Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan Simpun Sampurna.

Sadino mengatakan pemerintah daerah ketika membentuk tim verifi kasi suatu kawasan harus ada permohonan atau pengajuan dan tata cara yang disampaikan.“Dalam hal ini bupati memverifikasi terkait lahan siapa yang akan dimohon. Nah, kalau disampaikan, misalnya di sini sudah ada HGU. Bagaimana pada saat terjadi (perizinan) Kenapa pada saat dulu juga tidak ada yang komplain, misalnya bahwa di situ ialah hutan adat masyarakat adat Kinipan” katanya.

Dia menjelaskan, dalam aturan HGU tentu ada tata caranya, misalnya bisa dicabut oleh orang yang memberikan izin HGU, tetapi harus menyampaikan dasar hukumnya. ‘’Kecuali HGU ditelantarkan, tidak digunakan dengan baik, atau ada kesalahan SK, dan ada putusan pengadilan menggugat SK HGU itu serta dibatalkan oleh pengadilan supaya dicabut,’’ katanya.