Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Organda Minta Pemerintah Kaji Wacana Sanksi Pemudik

  • Oleh ANTARA
  • 31 Maret 2021 - 19:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono meminta Pemerintah untuk meninjau ulang wacana pemberian sanksi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan Mudik Lebaran.

“Kami memahami posisi Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan melarang pergerakan besar, namun semestinya bukan memberikan sanksi, tetapi memastikan masyarakat yang mudik itu dalam kondisi sehat,” kata Ateng ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Ateng mengatakan, alih-alih melarang dan memberikan sanksi bagi masyarakat, Pemerintah sebaiknya mengatur pergerakan masyarakat seaman mungkin.

Ia menyebut, selama ini pihaknya kooperatif dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19.

“Kami selalu berkomitmen menerapkan protokol kesehatan, membersihkan perangkat, sampai kami mendorong vaksinasi bagi awak angkutan jalan,” ucapnya.

Pemerintah, lanjutnya, diminta bersikap adil dalam kebijakan mengendalikan pergerakan masyarakat. Menurut dia, angkutan umum yang beroperasi secara komersil hanya sebagian kecil dari angkutan jalan yang didominasi oleh kendaraan pribadi.

“Kalau mau mengendalikan angkutan jalan tentunya ya mengendalikan dua-duanya, skenarionya harus lebih baik supaya industri angkutan umum jalan juga lebih positif,” katanya.

Ateng berharap Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan keberlangsungan pemangku kepentingan di sektor transportasi yang selama ini terdampak oleh pandemi.

“Selama ini kami sudah bersyukur dengan pembatasan jumlah penumpang, itu saja okupansi turun signifikan. Kalau dilarang mudik, kami makin merana,” katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran tahun ini yang berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pada Selasa (30/3) mengatakan bahwa pemerintah tengah merumuskan teknis pelarangan mudik Lebaran, di mana diatur juga mengenai sanksi bagi pelanggar mudik Lebaran.

Ia belum menyebutkan sanksi seperti apa yang akan diterapkan. Namun dia mengatakan bahwa saat ini teknis pelarangan mudik Lebaran masih dibahas di kementerian/lembaga terkait.

ANTARA

Berita Terbaru

PPPK Pemkab Kobar Tidak Dapat TPP, Dewan Minta Kebijakannya Ditinjau Ulang

PPPK Pemkab Kobar Tidak Dapat TPP, Dewan Minta Kebijakannya Ditinjau Ulang

  • 15 Mei 2024 - 17:10 WIB
Heli Tim Pemantau Lahar Gunung Marapi Gagal Terbang Imbas Cuaca Buruk

Heli Tim Pemantau Lahar Gunung Marapi Gagal Terbang Imbas Cuaca Buruk

  • 15 Mei 2024 - 17:05 WIB
Dispursip Palangka Raya Hadirkan Perpus Keliling di SDN 5 Langkai

Dispursip Palangka Raya Hadirkan Perpus Keliling di SDN 5 Langkai

  • 15 Mei 2024 - 17:00 WIB
Film Samsara Karya Garin Nugroho Sukses Tayang di Singapura

Film Samsara Karya Garin Nugroho Sukses Tayang di Singapura

  • 15 Mei 2024 - 16:55 WIB
Juara Bertahan Medvedev Tersingkir saat Swiatek Terus Melaju di Roma

Juara Bertahan Medvedev Tersingkir saat Swiatek Terus Melaju di Roma

  • 15 Mei 2024 - 16:50 WIB
Persib Bandung Miliki Mentalitas Bagus Ketika Tahan Imbang Bali United

Persib Bandung Miliki Mentalitas Bagus Ketika Tahan Imbang Bali United

  • 15 Mei 2024 - 16:45 WIB
DLH Palangka Raya Cek Kualitas Air di Dua Pelabuhan

DLH Palangka Raya Cek Kualitas Air di Dua Pelabuhan

  • 15 Mei 2024 - 16:40 WIB
Hugo Gomes Ingin Madura United Main Cerdas Ketika Jamu Borneo FC

Hugo Gomes Ingin Madura United Main Cerdas Ketika Jamu Borneo FC

  • 15 Mei 2024 - 16:35 WIB
Pemkab Kotim Evaluasi Perda tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik

Pemkab Kotim Evaluasi Perda tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik

  • 15 Mei 2024 - 16:30 WIB
Calon Haji Indonesia Gemetar Melihat Masjid Nabawi

Calon Haji Indonesia Gemetar Melihat Masjid Nabawi

  • 15 Mei 2024 - 16:25 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri