Aturan Baru SIM Pelanggar Lalu Lintas Bisa Dicabut

Oleh ANTARA
07 Juni 2021 - 14:51 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan baru di antaranya mengatur penandaan surat izin mengemudi (SIM) saat pengemudi melanggar aturan lalu lintas dengan sanksi hingga pencabutan SIM.

Kasubditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Abrianto Pardede saat dikonfirmasi lewat pesan singkat di Jakarta, Senin, mengatakan aturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi. "Belum masih tahap sosialisasi," ucapnya.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 19 Februari 2021.

Dalam BAB III tentang penandaan SIM pada Pasal 33 ayat (1) berbunyi Polri berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

Pada ayat (2) disebutkan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dimaksud meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Lalu dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan, pemberian tanda dilakukan dengan memberikan poin untuk setiap pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

Poin untuk pelanggaran tindak pidana lalu lintas meliputi, lima poin, tiga poin dan satu poin. Sedangkan poin untuk kecelakaan lalu lintas meliputi 12 poin, 10 poin dan lima poin.

Kemudian, dalam Pasal 37 ayat (1) dijelaskan, poin akan diakumulasikan apabila pengemudi melakukan pengulangan pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Akumulasi tersebut, 12 poin akan dikenakan penalti satu dan 18 poin dikenakan penalti dua.

Terhadap pemilik SIM yang dikenakan penalti satu dan penalti dua tidak dapat melakukan perpanjangan atau penggantian SIM.

Pasal 38 ayat (1) menjelaskan, pemilik SIM yang mencapai 12 poin dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara sebelum putusan pengadilan. Sedangkan pemilik SIM yang mencapai 18 poin dikenakan sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Perpol ini juga mengamanatkan, pengemudi yang dikenai sanksi mencapai 12 poin, harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali.

Sedangkan pengemudi yang dikenai sanksi karena telah mencapai 18 poin, wajib melaksanakan putusan pengadilan. Setelah masa waktu sanksi pencabutan SIM berakhir, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM kembali dengan ketentuan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan mengikuti prosedur pembuatan SIM baru.

Sejati-nya sejak Perpol itu ditandatangani dinyatakan sudah berlaku, dan seperti biasanya penerapan aturan dilakukan setelah masa sosialisasi selama enam bulan, sehingga penerapan direncanakan sekitar Agustus 2021.

Namun, Abrianto menyebutkan aturan tersebut belum diterapkan karena masih dalam masa pandemik COVID-19. "Karena masa pandemik diundur," ujarnya.

ANTARA

TAGS:

#Pelanggar Lalu Lintas #Sim

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Gregoria Ingin Memperbaiki Performa di 16 Besar Thailand Open

16 Mei 2024 - 03:00 WIB

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung mengaku belum puas dengan penampilannya saat melewati babak 32 besar Thailand Open, Rabu.

Sandra Dewi Tertunduk Usai Diperiksa 10 Jam di Kejagung

16 Mei 2024 - 02:00 WIB

Sandra Dewi pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, pada Kamis (4/4), usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka.

Danilo Berambisi Amankan Gelar Piala Italia Bersama Juventus

16 Mei 2024 - 01:00 WIB

Mengenai kekuatan Atalanta, Danilo menilai skuad asuhan Gian Piero Gasperini tersebut sedang menjalani musim yang sangat penting dan memiliki pemain-pemain kuat serta pelatih yang ahli.

Indra Sjafri Belajar FIFA Technical Leadership Diploma di Belanda

16 Mei 2024 - 00:00 WIB

Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Indra Sjafri belajar dan mengikuti lanjutan kursus direktur teknik yang berjudul FIFA Technical Leadership Diploma (TLD) di Kampus KNVB, Zeist, Belanda.

Pj Bupati Barito Selatan Dianugerahi Gelar Kehormatan Masyarakat Dayak

15 Mei 2024 - 23:41 WIB

Barito Selatan memiliki potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana pemerintah daerah melalui kegiatan dan programnya bisa mengoptimalkan potensi tersebut dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

MKMK Mulai Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

15 Mei 2024 - 23:21 WIB

Diskusi tersebut, kata dia, untuk meneliti apakah laporan yang diajukan oleh seorang advokat bernama Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak telah memenuhi syarat formalitas atau tidak.

Pj Bupati Barito Timur Janji Dukung KONI Sepenuhnya

15 Mei 2024 - 23:11 WIB

Pj Bupati juga merasa senang dan bahagia atas terbentuknya pengurus KONI yang baru karena dapat meringankan bebannya sebagai kepala daerah dalam pembinaan olahraga.

Luhut Beri Saran Prabowo Pilih Menteri Rekam Jejak Bagus

15 Mei 2024 - 23:00 WIB

Luhut juga sekaligus menjelaskan pernyataan dirinya beberapa waktu lalu agar pemerintahan selanjutnya tidak membawa orangtoxidatau bermasalah ke jajaran pemerintahan.

Warga Antusias Datangi Pasar Penyeimbang Elpiji 3Kg

15 Mei 2024 - 22:51 WIB

Terpantau antusias warga menyambangi sejumlah titik lokasi, diantaranya di lapangan Bukit Ngalangkang Kota Kuala Kapuas pada 13 Mei 2024 lalu, Polres Kapuas 14 Mei 2024 dan hari ini, Rabu di kantor Kejari Kapuas. Direncanakan akan berlanjut di dua titik lokasi lagi.

Pemkab Barito Utara Dapat 3.424 Formasi CPNS dan PPPK

15 Mei 2024 - 22:41 WIB

Sri Hartati juga menyampaikan, rekrutmen PPPK akan memprioritaskan honorer yang masuk dalam database, sedangkan CPNS juga berpeluang bagifresh graduate.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia