BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor menyerahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 kepada DPRD Kotim pada rapat paripurna, Senin, 21 Juni 2021.

Halikinnor menyebutkan laporan keuangan pemerintah daerah itu disusun sebagai pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya. LKPD disusun menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan standar akuntasi pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tantang penerapan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrial pada pemerintah daerah.

"Laporan yang harus dibuat saat ini menjadi tujuh jenis yaitu neraca, laporan realistis anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK) laporan perubahan sisa anggaran lebih (LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK)," ucapnya.

Dia mengatakan, laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng). Hasilnya telah disampaikan pada 28 Mei 2021 bahwa Kotim mendapatkan predikat WTP, yang artinya laporan ini telah disajikan secara wajar dan sesuai standar.

Adapun gambaran APBD perubahan Kotim Tahun 2020 yakni pendapatan sebesar Rp.1.858.735.691.974, belanja sebesar Rp.1.707.387.871.297, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.211.545.776.170,45, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.13.000.000.000, pembiayaan Netto sebedar  Rp.198.545.776.170,45.

Berdasarkan hasil kerja yang dicapai selama tahun 2020 maka dapat diuraikan yakni realisasi pendapatan sebesar Rp 1.617.040.594.614,87  dengan persentase 87,00% atau kurang 13,00 % dari target.