“Asalkan bangunan atau fasilitasnya harus menjadi aset desa. Oleh sebab itu kita hari ini menyampaikan kepada Kepala Desa bagimana teknisnya agar bisa masuk kedalam aset desa,” jelas dia.

Ia menyampaikan, selama ini penganggaran pamsimas itu bersumber dari APBN. Artinya Desa pun tidak bisa menganggarkan anggaran untuk pembangunan yang bukan asetnya.

Untuk rencana pelimpahan aset tersebut, sambung dia, nantinya diatur bersama masyarakat dan desa kapan akan diserah terimakan.

“Sampai saat ini yang ada bangunan atau program pamsimas di Barito Selatan sebanyak 57 desa,” ucap dia.

Ia menambahkan, pada hari ini juga pihaknya menyarankan agar bisa diserahkan ke desa. Kalau untuk pengelolaannya sudah diserahkan.

Menurutnya jika sudah diserahkan pemerintah desa juga bisa bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangannya. Karena asset yang ada masih belum sempurna.

“Pipa sambungan kerumah yang masih belum, ini bisa dianggarkan dengan anggaran lain misalnya dari CSR perusahaan dan Dana Desa,” ucap dia. (URIUTU DJAPER/B-7)