KPK - Kementerian ATR/BPN Sepakat Cegah Korupsi Sektor Pertanahan

Oleh ANTARA
15 Oktober 2021 - 23:20 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyepakati pencegahan korupsi melalui kajian.

Kajian tersebut mengenai sistem pengelolaan administrasi penerbitan sertifikat tanah dan kajian pelayanan publik terkait pengukuran tanah untuk kepastian hukum.

"Hal ini menjadi tugas monitoring terkait kajian sistem pengelolaan administrasi untuk lembaga negara dan lembaga pemerintahan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Jumat 15 Oktober 2021.

Kesepakatan itu diwujudkan melalui "kick off meeting" kajian terkait pencegahan tindak pidana korupsi pada bidang pertanahan. Rapat dilakukan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (13/10). Hadir dalam pertemuan tersebut Lili Pintauli Siregar dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Lili mengatakan kajian sistem pengelolaan pertanahan kali ini berfokus pada pendaftaran, pengukuran, penyelesaian sengketa, dan konflik. Menurutnya, sejak 2017 sampai 2021 terdapat 841 keluhan terkait pertanahan yang diterima KPK.

Tingginya kasus mafia tanah dan sengketa tanah tersebut menjadi latar belakang kajian yang akan dilakukan KPK ke depan.

"Isu ini juga menjadi substansi yang sangat tinggi jika kita lihat, termasuk di pengadilan tipikor dan PTUN, isu ini menjadi salah satu yang sering disengketakan," kata Lili.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyambut baik upaya KPK menertibkan tata kelola pertanahan. Ia menyetujui problematika pengelolaan pertanahan harus segera dibenahi.

"Ada dilema besar dan pengawasan yang kurang dan tidak terlalu efektif sehingga jutaan hektare HGU (hak guna usaha) dan HGB (hak guna bangunan) yang diberikan kurang sesuai tetapi kami juga tidak punya kapasitas dan "mandatory" untuk mengawasi," ungkap Sofyan.

Sebelumnya KPK telah bekerja sama dengan beberapa instansi di pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD dalam penataan tata kelola bidang tanah sebagai salah satu upaya penyelamatan aset negara.

TAGS:

#Kpk #Pertanahan #Kementerian ATR/BPN

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Gunung Slamet Mengalami Peningkatan Aktivitas Gempa

11 Mei 2024 - 15:40 WIB

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat ada peningkatan aktivitas gempa selama sebulan terakhir pada Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah.

Puskesmas Pahandut Gelar Lokarya Mini Lintas Sektor untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan

11 Mei 2024 - 15:30 WIB

Kepala UPTD Puskesmas Pahandut, dr. Rizal, menggelar kegiatan lokarya mini lintas sektor triwulanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan Puskesmas Pahandut dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pangkogabwilhan III: TNI-Polri Beri Rasa Aman Warga Pogapa dari OPM

11 Mei 2024 - 15:20 WIB

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan(Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon menyatakan TNI-Polri berupaya memberikan rasa aman kepada warga kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dari gangguan OPM.

Ketua DPRD Kalteng Ajak Masyarakat Manfaatkan Pembebasan Pajak Daerah 2024

11 Mei 2024 - 15:10 WIB

Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Wiyatno, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum pembebasan pajak daerah tahun 2024 yang dimulai pada 11 Mei 2024 hingga 31 Agustus 2024.

Shin Tae-yong: Masa Depan Sepak Bola Indonesia Cerah

11 Mei 2024 - 15:00 WIB

Pelatih tim nasional Indonesia U-23Shin Tae-yong (STY)mengatakan masa depan sepak bola tanah air akan cerah karena memiliki skuad yang mumpuni untuk menghadapi kejuaraanbesarserta dukungan penuh dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan masyarakat.

DPD Lasqi Nusantara Jaya Kapuas Gelar Rakerda Bahas Sejumlah Agenda Kegiatan

11 Mei 2024 - 14:50 WIB

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Nusantara Jaya Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk membahas sejumlah agenda ke depan.

China Dukung PBB Tinjau Ulang Palestina, Desak AS Tak Hadang Proses

11 Mei 2024 - 14:40 WIB

Duta Besar China untuk PBB Fu Cong pada Jumat mengatakan pemerintahnya mendukung peninjauan ulang Dewan Keamanan PBB atas keanggotaan penuh Palestina di PBB dan mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses tersebut.

311 Masyarakat Mendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi

11 Mei 2024 - 14:30 WIB

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palangka Raya membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mulai 22 April hingga 10 Mei 2024.

Ernando Ari: Saya Bersyukur, Tetapi Tidak Cepat Puas Hanya Empat Besar

11 Mei 2024 - 14:20 WIB

Kiper tim nasional sepak bola Indonesia U-23Ernando Arimengaku bersyukur bisa masuk dalam skuad Garuda Muda yang berhasil menembus semifinal Piala Asia U-23 di Qatar, tetapi dirinya tidak ingin cepat puas dengan pencapaian tersebut.

Legislator Minta Perhatian Pemda Realisasi Aspirasi Masyarakat Desa Cempaka Baru

11 Mei 2024 - 14:10 WIB

Anggota DPRD Kalteng, Ferry Khaidir meminta adanya perhatian pemda untuk merealisasi aspirasi masyarakat di Desa Cempaka Baru, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia