Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DKP Kesulitan Tertibkan Nelayan Trawl

  • 26 Januari 2016 - 20:12 WIB

DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Seruyan, Kalimantan Tengah kesulitan menertibkan nelayan pengguna alat tangkap trawl yang beroperasi di perairan wilayah tersebut.

'Kita kesulitan karena tidak ada sarana penunjang seperti speedboat untuk melakukan penertiban atau pengawasan di wilayah perairan tempat nelayan beraktivitas,' kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Seruyan Priyo Widagdo di Kuala Pembuang, Selasa (26/1/2016).

Lantaran keterbatasan sarana penunjang untuk menegakkan hukum di bidang perikanan, DKP harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk sekali turun ke lapangan dengan menggunakan kapal sewa dari masyarakat. 'Sekali razia dengan menurunkan tujuh petugas, selama dua jam ke laut, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp7 juta, dengan anggaran yang terbatas tentu kita tidak dapat setiap saat melakukan penertiban,' katanya.

Meski dalam kondisi serba terbatas, bukan berarti pihaknya tidak melakukan upaya apapun untuk menegakkan aturan dan mencegah tindak pidana di bidang perikanan.

'Selama ini kita sudah berupaya, misalnya dengan membentuk tim gabungan dan pos pengawasan laut, serta mengusulkan pengadaan kapal operasional untuk pengawasan perairan,' katanya.

Bahkan, tim gabungan pengawasan perairan yang melibatkan TNI AL, Pol Air dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) sudah mulai melakukan penertiban terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang.

Berbagai upaya itu masih belum cukup, karena di lapangan masih banyak nelayan yang melanggar aturan. Sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana di bidang perikanan.

'Memang benar kalau seperti ada pembiaran, tapi sebenarnya kita sepakat aturan ditegakkan, namun harus dipahami bahwa proses penegakan hukum itu perlu waktu dan tidak bisa sekaligus,' katanya.

(Ant/B-2)


TAGS:

Berita Terbaru