Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ada 1,8 Juta Tenaga Honorer Jelang Rencana Penghapusan

  • Oleh ANTARA
  • 03 Maret 2023 - 01:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan berdasarkan data sementara masih ada 1,8 juta nonaparatur sipil negara (non-ASN) atau tenaga honorer yang bekerja di kementerian/lembaga.

Di sisi lain, Kemenpan RB secara resmi akan menghapus tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

"Ternyata setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak, turun menjadi 1,8 juta tapi masih ada 100 K/L yang belum menyampaikan. Kita masih 'clearance' data juga ya," kata Azwar Anas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 2 Maret 2023.

Pihaknya terus melakukan pendataan karena masih ada 100 instansi yang belum menyampaikan data jumlah non-ASN terkini.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo, ia menyampaikan bahwa Kemenpan RB bersama asosiasi pimpinan daerah dan Komisi II DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik yang tidak melakukan pemberhentian massal non-ASN.

Presiden meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN.

Menurut dia, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer kenyataannya membantu pemerintah, terutama di pelosok daerah.

"Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa," katanya.

Sementara itu, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN karena akan membebani APBN.

Rencana penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.

Surat tersebut menjelaskan tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat ataupun daerah.

ANTARA

Berita Terbaru

Norhaini Dukung Pembangunan Taman dan Tempat Bermain Ramah Anak

Norhaini Dukung Pembangunan Taman dan Tempat Bermain Ramah Anak

  • 11 Mei 2024 - 22:10 WIB
Wabah Virus Lassa di Nigeria Sebabkan 156 Orang Meninggal

Wabah Virus Lassa di Nigeria Sebabkan 156 Orang Meninggal

  • 11 Mei 2024 - 22:00 WIB
Mantan Wagub Kalteng Calonkan Diri Sebagai Bupati Barito Timur

Mantan Wagub Kalteng Calonkan Diri Sebagai Bupati Barito Timur

  • 11 Mei 2024 - 21:50 WIB
Pakar: Arahan Jokowi Beri Data ke Prabowo sebagai Upaya Transisi

Pakar: Arahan Jokowi Beri Data ke Prabowo sebagai Upaya Transisi

  • 11 Mei 2024 - 21:40 WIB
Khemal Dorong Pemko Perhatikan Akses Jalan Menuju Objek Wisata

Khemal Dorong Pemko Perhatikan Akses Jalan Menuju Objek Wisata

  • 11 Mei 2024 - 21:30 WIB
Indonesia Tegaskan Pentingnya Akurasi Pemantauan Hutan di Forum PBB

Indonesia Tegaskan Pentingnya Akurasi Pemantauan Hutan di Forum PBB

  • 11 Mei 2024 - 21:20 WIB
Riza Rahmadi Ingin Dirikan Politeknik di Barito Timur

Riza Rahmadi Ingin Dirikan Politeknik di Barito Timur

  • 11 Mei 2024 - 21:10 WIB
Polisi Masih Dalami Motif Kang Mus Pakai Narkoba

Polisi Masih Dalami Motif Kang Mus Pakai Narkoba

  • 11 Mei 2024 - 21:00 WIB
Hujan Lebat Tak Menghalangi Warga Kobar Meriahkan Festival Kebersamaan

Hujan Lebat Tak Menghalangi Warga Kobar Meriahkan Festival Kebersamaan

  • 11 Mei 2024 - 20:50 WIB
Jadwal Pertandingan Ketiga Penyisihan Grup Piala Asia Putri U-17 2024

Jadwal Pertandingan Ketiga Penyisihan Grup Piala Asia Putri U-17 2024

  • 11 Mei 2024 - 20:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri