Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Realisasi PAD Pulang Pisau Triwulan III Lampaui Target

  • Oleh M Pradila Kandi
  • 28 Agustus 2023 - 15:30 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Pelaksana Tugas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulang Pisau, Tony Harisinta  mengungkapkan bahwa capaian realisasi pendapatan kabupaten setempat awal triwulan III tahun 2023 berhasil melampaui dari target.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan yaknidengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan setempat dan pajak daerah.

Upaya yang telah dilakukan menunjukan kemajuan realisasi PAD pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp75 miliar bisa terlampaui di awal triwulan II yang mengalami kenaikan yang cukup segnifikan dibanding tahun sebelumnya.

"Pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dari target sebesar Rp56 Milíar, pada awal triwulan III terealisasi sebesar Rp82 Miliar atau setara dengan 146,9 persen, sementara target pajak retribusi sebesar Rp2,5 Miliar telah terealisasi sebesar Rp2,1 Miliar atau 84,29 persen sehingga total keseluruhan pendapatan sektor pajak pada awal triwulan III berjumlah Rp100,39 Miliar atau 133 persen," ucapnya.

Ia melanjutkan, penerimaan tersebut baru ada beberapa sektor obyek pajak yang dipunggut pajaknya antara lain adalah reklame, restoran atau catering, parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Peralihan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) yang menopang paling banyak penerimaan pajak.

Ia mengakui, masih banyak kendala yang dihadapi tentang penerimaan pajak diantaranya terkait pajak sarang burung walet yang hingga saat ini sulit menemukan pemilik sarang wallet. Rata-rata yang berada di tempat hanya penjaga, sementara pemilik rata-rata berdomisili di luar daerah seperti Jakarta dan Jawa Timur dan untuk berkomunikasi sangat sulit.

"Capain realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai harapan itu didukung dengan kinerja penerimaan pajak dan terus berupaya melakukan pemutakhiran data pajak sektor PBB yang mana banyak ditemukan ketidak sesuain data dengan kondisi faktual di lapangan," tutupnya. (M PRADILA KANDI/J)

Berita Terbaru