Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Monev Kepesertaan Pegawai Non ASN

  • Oleh Ramadani
  • 10 November 2023 - 15:20 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara  menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kepesertaan pegawai non ASN dalam program ketenagakerjaan bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

Kegiatan monev ini dilaksanakan di aula BappedaLitbang Muara Teweh yang dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Barito Utara Yaser Arafat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Chairil Anwar, kepala perangkat daerah, kepala bagian lingkup sekda dan undangan lainnya.

Yaser Arafat mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak konstitusional bagi seluruh pekerja di Indonesia. 

“Hal ini sebuah perlindungan dasar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang bersifat dasar bagi para tenaga kerja guna menjamin keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang kemungkinan terjadi pada saat sedang bekerja,” kata Yaser.

Dikatakannya, apabila kita melihat data BPJS Ketenagakerjaan, di bulan Juli lalu, saat ini total penduduk indonesia yang bekerja sebesar 130 juta orang, dari angka tersebut jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 36,7 juta peserta.

“Tentu bukan hal mudah untuk mengakselerasi daripada pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2021 yang mana hal tersebut sejalan dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim,” kata dia. 

Yang mana, salah satunya adalah memastikan seluruh pekerja termasuk non-ASN untuk dapat menjadi peserta aktif program jaminan sosial. 

“ Tujuan daripada programnya adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta kelurganya,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu juga Asisten Sekda H Yaser Arafat berharap, melalui kegiatan ini dapat memberikan output serta gagasan-gagasan sehingga program-program dapat berjalan secara optimal.

“Serta mewujudkan pemahaman dan persepsi yang sama, mengenai implementasi kebijakan serta dapat merumuskan strategi yang perlu ditempuh dalam mengambil langkah-langkah nyata guna mendukung suksesnya program ketenagakerjaan,” kata dia.

Berita Terbaru