Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Kotawaringin Barat Nilai 11 Pegawai Eselon Tak Patuhi Perintah

  • Oleh Cecep Herdi
  • 21 Juni 2016 - 08:40 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bupati Kotawaringin Barat Bambang Purwanto menilai 11 pegawai eselon llA dan llB yang menolak assesment itu tak taat perintah. Bupati menganggap penolakan tersebut membuat kisruh birokrasi saja.

"Saya melakukan assesment itu tujuannya untuk mengetahui titik kelemahan para eselon. Kalau yang bagus pertahankan, yang kurang bagus kinerjanya harus ditingkatkan," kata Bupati, Senin (20/6/2016)

Menganai prosedural, bupati juga membantah keras jika assesment yang digelar tidak sesuai prosedur. Bahkan konsultan yang dipakainya merupakan rujukan dari BPKP Provinsi.

"Apa yang tidak prosedural, saya sudah lama memerintahkan BKD membentuk tim untuk melalukan kegiatan assesment. Mana buktinya Nggak dijalankan. Terpaksalah saya lakukan sendiri. Mereka kesannya lambat," kata bupati.

Lebih lanjut bupati menjelaskan, assesment adalah hal lumrah. Eselon yang merasa kinerjanya baik tidak usah pusing. Namun ia tak menampik, jika hasil assesment mendapati kinerja eselon yang buruk akan dimutasi.

"Assesment itu tidak selalu untuk memutasi. Tetapi kalau kinerjanya memang harus dimutasi, ya gimana lagi," kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkebunan Kobar Kamaludin menganggap, Kobar baru saja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP tersebut merupakan bukti kinerja para pejabat sedang bagus.

"Kita kan baru saja mendapatkan WTP lagi tahun ini. WTP itu membuktikan kerja kita selama ini baik tidak ada masalah," kata Kamaludin.

Terkait hal itu, Bambang mengimentari setiap meraih WTP bukan berarti kinerja tidak boleh ditingkatkan. "Iya, kita meraih WTP, tapi apa ya nggak boleh terus meningkatkan kinerja para pejabat," tanya Bambang

Beberapa pejabat eselon yang menolak assesment menyayangkan keputusan bupati seperti ini. Ia memanggap hal tersebut sepenuhnya kewenangan bupati, namun tetap harus atas pertimbangan dan melalui prosedur yang benar.

"Jangan sampai ada pembisik kepada bupati yang kemudian bupati membuat blunder sendiri, saya sangat menyayangkan jika hal itu terjadi," kata salah satu eselon menolak namanya disebutkan.

Rencananya, dalam waktu dekat, DPRD Kobar akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bupati. (CECEP HERDI/m)

Berita Terbaru