BORNEONEWS, Palangka Raya ' Sejumlah fraksi pendukung DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya 'mengurus' kepastian legalitas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).  Alasan sejumlah fraksi tersebut agar Dispora diurus guna menciptakan kepastian hukum.

Pemkot juga diminta menelusuri sejauh mana hasil keputusan akhir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyangkut banding yang diajukan Pemkot beberapa waktu lalu, yang sampai kini belum dikatahui hasilnya, berhasil atau tidak. Berapa fraksi tersebut antara lain Hanura, Gerindra, Golkar, dan PDIP.

Dalam rekomendasi yang dikeluarkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menyebut adanya kewajiban penelusuran status Dispora karena berkaitan dengan anggaran APBD yang sudah dikucurkan kepada Dispora. Jika ada kepastian status, tidak ada timbul keraguan dalam pendanaan dinas baru tersebut.

'Ada beberapa fraksi yang mendesak agar pemkot segera menindaklanjuti atau atau melakukan komunikasi dan kordinasi terkait kepastian hukum atas pembentukan Dispora kepada Kemendagri,' ujar anggota Banggar Alfian Batnakanti kepada Borneonews.

Seperti berita sebelumnya, persoalan legalitas Dispora Kota Palangka Raya yang dipayungi Perda No 1 tahun 2015. Namun kemudian dibatalkan Mendagri. Ini menuai silang pendapat kalangan internal DPRD maupun dengan Pemkot. Hal ini karena berkaitan dengan penganggaran atau keabsahan kucuran APBD untuk mendanai dinas baru dibentuk 2015 itu.

Fraksi Gerindra, misalnya, menilai kepastian hukum Dispora belum dimiliki Pemkot karena itu mereka pun menolak pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban anggarannya. Menurutnya, hal Ini perlu ditegaskan sebagai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD,. Apalagi mengingat Komisi C sebagai mitra kerjanya saja tidak pernah melakukan pembahasan anggaran untuk Dispora.

Begitupun Fraksi Hanura yang menolak keseluruhan laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota untuk pelaksanaan APBD 2015. Bedanya dengan Gerindra, fraksi Hanura ini menolak khusus pada LPj untuk penganggaran Dispora saja. (ROZIKIN/m)