BORNEONEWS, Nanga Bulik - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan akan terus memelihara dan menjaga kerukunan umat beragama yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Bumi Pancasila. Caranya, dengan melakukan penguatan kapasitas di internal FKUB serta optimalisasi peranan secara eksternal.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) V FKUB Kalteng, di Gedung Pertemuan Umum (GPU), Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Lamandau, Kamis (11/8/2016).

Rakorda FKUB dihadiri sejumlah pengurus FKUB provinsi, pengurus FKUB kabupaten/kota se-Kalteng, perwakilan SKPD dan FKPD pemkab Lamandau dan sejumlah tamu undangan, serta dibuka Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, diwakili staf ahli Gubernur Bidang Kesra, Saidina Aliansyah.

Mewakili Gubernur, Saidina Aliansyah berharap agar FKUB menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kalteng. Selebihnya, bersama pemerintah dan masyarakat luas, FKUB juga diminta untuk terus berusaha memecahkan persoalan-persoalan terkait potensi-potensi intoleransi di Kalteng.

"Karena hakikatnya, terciptanya kerukunan umat beraga di Kalteng adalah bagian yang tidak terpisahkan dari harapan pemerintah untuk mewujudkan Kalteng BERKAH," sebutnya.

Artinya, setiap kelompok harus saling menyayangi, baik itu mayoritas maupun minoritas. Menjaga kerukunan itu pula tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan harus atas dasar kesadaran bersama, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lamandau, Marukan, menyatakan perlu ada ruang untuk kearifan lokal dalam membangun dan membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Di antarannya adalah slogan Bahaum Bakuba (Musyawarah Mufakat), yang jangan hanya dijadikan slogan, tai juga diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Sementara itu, kepada Borneonews, Ketua FKUB Kalteng, H. M. Yamin Muchtar, mengakui potensi-potensi intoleransi dan potensi konflik di Kalteng tetap ada. Karena, Kalteng daerah majemuk, dan terdiri dari masyarakat multikultural dan multiagama, sehingga potensi-potensi itu (intoleransi) tentu menjadi sebuah keniscayaan.

"Tapi yang terpenting, bagaimana kita menjaganya untuk tetap rukun, inilah salahsatu tugas kami (FKUB) dan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat," terangnya.

Membentuk Satgas

Muchtar juga membeberkan, salahsatu upaya dalam penguatan kapasitas eksternal, FKUB Kalteng dalam beberapa tahun terakhir ini berupaya mewujudkan terbentuknya satuan tugas (Satgas) di tingkat kecamatan dan desa. Mengingat, secara aturan nasional FKUB masih tidak punya kepengurusan khusus di level itu, sehingga kita siasati dengan pembentukan Satgas.

"Perihal Satgas ini memang kami (FKUB Provinsi) tekankan kepada FKUB di daerah. Sehingga internal FKUB kokoh di semua level. Termasuk potensi inteloleransi pun mudah terdeteksi dan ditangani mulai dari akar rumput," sebutnya.

Selain itu, secara eksternal FKUB juga akan terus memaksimalkan koordinasi dengan berbagai lembaga lain. Karena, jelasnya, persoalan kerukunan umat beragama bukan hanya urusan FKUB saja, melainkan urusan umat dari berbagai kalangan, baik pemerintah, penegak hukum, LSM dan masyarakat umum lainnya. (HENDI NURFALAH/N).