BORNEONEWS, Kobar - BPR Marunting Sejahtera milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) diminta memberi penjelasan soal kerja sama miliaran rupiah dengan BPR lain di Pulau Jawa. Isu adanya kerja sama investasi modal Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera kepada BPR lain di Jawa itu, menarik perhatian kalangan DPRD Kobar.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kobar, Sri Purwanti menjelaskan, belakangan fraksinya menerima sejumlah aspirasi warga menyangkut bisnis jasa keuangan yang dijalankan oleh PD BPR Marunting Sejahtera. Salah satunya mengenai penyertaan modal atau investasi yang dilakukan pihak BPR Marunting Sejahtera di salah satu BPR lain di pulau Jawa. Dengan nilai yang tak sedikit. Yakni senilai Rp5 miliar.

Investasi modal BPR Marunting Sejahtera kepada BPR lain ini, lanjut Sri Purwanti, semestinya dilakukan dengan disertai penjelasan kepada publik. Lantaran, BPR tersebut bukan bank swasta atau milik perseorangan, melainkan milik daerah. Yang permodalannya berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kobar.

"Isu itu sudah kami sampaikan dalam pandangan fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 11 Agustus kemarin. Karena isu itu menimbulkan polemik di masyarakat, kami meminta pihak BPR memberi penjelasan. Benar atau tidak. Apa maksud tujuan investasi modal itu" urai Sri Purwanti, Selasa (23/8/2016).

Kemudian, lanjut Sri Purwanti, demi memastikan hal itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah melakukan audit terhadap BPR Marunting Sejahtera. Sebab, selama ini publik juga tidak mengetahui jumlah dana yang dihimpun oleh BPR Marunting Sejahtera dari masyarakat dan kontribusi pemasukan atau keuntungan bagi pendapatan daerah.

"Ini kami sampaikan bukan karena kami membenci BPR Marunting Sejahtera. Namun karena kami peduli. Karena itu BPR milik daerah kita. Jangan sampai BPR kebanggaan kita ini dikelola secara serampangan. Kita juga tidak mau ditipu dan dibodohi!" tegas Sri Purwanti. (RD/N).