BORNEONEWS, Kobar - Rapat Paripurna Keempat Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2016, DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Senin (19/9/2016), diwarnai interupsi dan walk out Ketua Komisi A DPRD Kobar, Akhmad Subandi, karena ketidakhadiran Bupati Kobar, Bambang Purwanto. Kehadiran kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD kali ini dinilai penting. Lantaran pihak legislatif butuh jawaban eksekutif terkait kebijakan daerah terhadap persoalan defisit anggaran.

Ketua Komisi A DPRD Kobar, Akhmad Subandi menjelaskan, interupsi dan aksi WO di tengah Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kobar ini bukan tanpa alasan. Subandi mengaku kecewa, untuk kesekian kalinya selama Masa Sidang Ketiga ini, Bupati Kobar tak hadir dalam rapat paripurna. Subandi berpendapat, kehadiran kepala daerah pada rapat paripurna sangat penting bagi legislatif. Terutama untuk memberikan jawaban dan penjelasan sikap kebijakan pemerintah daerah, terhadap beberapa hal persoalan yang terjadi di Kobar.

"Hari ini tidak hadir. Kamis dan Jumat juga tidak hadir. Kamis (15/9/2016) kita pikir berhalangan hadir karena di luar daerah. Ternyata ada di sini (Kobar) dan menghadiri acara penyerahan hibah lahan kepada TNI AL di Kumai. TNI AL penting, tapi rapat paripurna juga penting. Apalagi kemarin itu rapat paripurna penyerahan nota keuangan APBD Perubahan 2016. Seharusnya lebih urgensi," ujar Akhmad Subandi, Senin (19/9/2016).  

Akhmad Subandi menjelaskan, legislatif butuh penjelasan sikap kebijakan Bupati Kobar terkait persoalan defisit anggaran yang terjadi, sesuai isi nota keuangan yang disampaikan eksekutif Kamis kemarin. Pada APBD Perubahan 2016 ini, lanjut Akhmad Subandi, Kobar mengalami defisit anggaran sebesar sekitar Rp27 miliar. Defisit anggaran tersebut mengakibatkan pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran dan membuat sejumlah kegiatan program yang diusulkan harus dipangkas atau dihapus.

"Belum lagi Pilkades yang masih menyimpan permasalahan dan di saat masyarakat petani perlu jawaban dan solusi agar bisa membakar lahan untuk bertani. Seremonial penyerahan hibah lahan bisa diwakilkan ke Sekda atau Asisisten. Tadi tanya ke Asisten III alasan ketidakhadiran Bupati. Dijawab tidak tahu. Makanya, beban moral dan rasa tanggung jawab menyampaikan ke masyarakat, akhirnya saya memilih keluar dari ruang rapat paripurna."

Tercatat, kehadiran pihak eksekutif dalam empat rapat paripurna yang digelar di Masa Sidang Ketiga ini terbilang minim. Tak hanya Bupati Kobar saja yang tak hadir di empat rapat paripurna terakhir. Beberapa pejabat tinggi pemerintahan lainnya, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) juga tak tampak hadir di forum rapat tertinggi DPRD Kobar ini. Di tiga rapat paripurna kemarin, kehadiran pihak eksekutif hanya diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kobar Baharudin dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi instansi daerah saja. (RADEN ARIYO/N).