BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Ketimpangan tengah terjadi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus turun tangan.

Jika korporasi produsen kelapa sawit terus agresif meningkatkan produktivitas, hal sebaliknya justru terjadi di tingkat petani sawit swadaya dengan anjloknya produktivitas.

"Persoalan mendasar rendahnya produktivitas petani swadaya ini lantaran tidak adanya pembinaan dan perhatian dari pemerintah daerah," kata Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, kepada pers di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Petani sawit swadaya, menurut Darto, tidak memiliki akses terhadap pelatihan dan keuangan untuk melakukan replanting agar dapat meningkatkan produktivitas sawit.

"Bahkan sudah satu tahun terbentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), tapi belum ada progres untuk memberikan pelatihan kepada petani swadaya," papar dia.

Darto menilai, data statistik yang dipublikasikan pemerintah tidak akurat karena tidak ada pendataan jumlah dan luas lahan perkebunan kelapa sawit swadaya di tingkat kabupaten.

"Jadi bagaimana bisa pemerintah menyimpulkan luas lahan kelapa sawit petani swadaya mencapai 3,5 juta ha. Selain itu, petani sawit swadaya juga memiliki kesulitan permodalan lantaran tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan kelapa sawit mereka sehingga perbankan tidak mau memberikan kredit," ujar Darto. (NEDELYA RAMADHANI/m)