BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Lalu Lintas Polda Kalteng Kombes Pol M Taslim Chairuddin mengaku siap berdiskusi dengan mahasiswa soal terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi dasar kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

"Ayolah kita diskusi. Saya siap melayani. Ruangan saya juga milik negara," ucap Taslim kepada wartawan, Senin (16/1/2017).

Ajakan Dirlantas ini menyikapi adanya demo mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda bersatu di Bundara Besar Palangka Raya, Kamis (12/1/2017) lalu. Demo yang diikuti oleh beberapa organisasi kemahasiswaan itu berkaitan dengan terbitnya peraturan pemerintah No 60 Tahun 2016.

"Menyampaikan pendapat dimuka umum itu adalah hak semua orang. Sah-sah saja. Tapi kalau komunikasi masih terbuka, apakah tidak sebaiknya cari tempat berdiskusi. Hemat saya ayolah berdiskusi," tuturnya.

Sekedar mengingatkan, dalam demo itu ada beberapa pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum PW KAMMI Tri Handoko, Ketua Umum HMI Cabang Palangka Raya Rahmad Fauzi, Ketua Umum FSLDK Kalteng Elis Elyas dan Ketua Umum BPI Kalteng Adi Cahyono.

Di antaranya, menolak PP No 60 tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat dengan alasan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Kedua, mendesak pemerintah mengembalikan harga kebutuhan pokok di pasar sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Ketiga, menolak secara tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242.5% karena menambah derita rakyat.

Keempat, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP No 60 Tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900VA. Terakhir, menuntut Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan yang sesuai kebutuhan dan pro kepada rakyat Indonesia. (BUDI YULIANTO/B-3)