BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng memanggil badan kepegawaian daerah (BKD) Kalteng. Lagi- lagi pemanggilan ini menyoal tentang pelantikan jabatan yang dilakukan pucuk pimpinan Pemprov Kalteng pada 6 Januari 2017 yang lalu. Pertemuan dilakukan di ruang Rapat Komisi A, Rabu (25/1/2017) malam.

Sedianya, pertemuan yang bertajuk rapat dengar pendapat (RDP) tersebut dilakukan pada pukul 14.00 WIB sesuai undangan yang ditandantangani Ketua DPRD Kalteng Reinhard Atu Narang itu. Namun kemudian ditunda menjadi pukul 200.0 WIB. Pimpinan dewan pun diwakilkan kepada Komisi A untuk membahasnya bersama BKD Kalteng.

Sesuai undangan, Ketua Komisi A Yohanes Freddy Ering yang memimpin rapat itu, mengatakan ada dua acara pembahasan. Yaitu pelantikan pejabat pasca penetapan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan persoalan pengangkatan tenaga kontrak. Ini berawal dari empat orang pejabat atas nama Forum ASN Non-Job yang datang ke gedung DPRD beberapa hari lalu, yang meminta agar DPRD meminta penjelasan kepada BKD kenapa menonjobkan pejabat hingga 62 orang.

"RDP ini dalam rangka dua agenda pembahasan yang penting yaitu pelantikan pejabat pasca penetapan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi PP nomor 18/2016, serta keberadaan dan pengangkatan tenaga kontrak di Pemprov Kalteng," kata Freddy, Politisi PDIP ini.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Kepala BKD Kalteng Saidina Aliansyah dan beberapa kepala bidang dan seksi dalam jajarannya. Sedangkan dari pihak DPRD Kalteng selain Freddy Ering antara lain Nataliasi (PAN), Pdt Lantas Sinaga (Hanura), Fahruddin (Nasdem) dan Anderiansyah (PKB). Hadir juga dalam pertemuan tersebut dua staf ahli DPRD. Saidina pun menjelaskan terkait beberapa hal mengenai yang dipertanyakan dewan serta beberapa perwakilan pejabat Non Job yang mendatangi DPRD dan menanyakan atau protes kenapa diplot Non-Job. (Roziqin)