BORNEONEWS, Sukamara - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukamara gencar menyosialisasikan fungsi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ke pemerintahan desa. Tujuannya, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran di desa, baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD).

"TP4D ini sudah kita sosialisasikan sejak 2016 lalu. Akan terus kita sosialiasikan ke setiap desa di Sukamara,' kata Kasi Intel Kejari Sukamara, Dewa Putu Oka. Selasa (31/1/2017).

Menurutnya, pengawalan melalui TP4D akan sangat membantu pemerintah desa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab yang dikawal hanyalah proses pembangunannya. Sedangkan wewenang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan pengguna anggaran.

'Kita tidak ikut campur dalam masalah dana desa. Yang kita lakukan adalah mengarahkan pembangunan agar sesuai aturan,' tegas dia.

Dewa Putu Oka menambahkan, pemerintah desa sudah diberikan pemahaman melalui sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam mengelola ADD.

'Kita harap apa yang kita lakukan bisa membantu mereka,' pungkas dia. (NORHASANAH/B-11)