BORNEONEWS, Palangka Raya ' Selama ini pemerintah pusat terlalu menekan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng untuk tunduk dan taat aturan yang dibuat pusat. Selama ini pula, Pemprov Kalteng terlalu baik dengan tunduk kepada kebijakan pusat. Namun apa yang 'didapat' Kalteng pemprov dan rakyat Kalteng pada umumnya Hal itu menjadi pertanyaan bagi Wakil Ketua DPRD Kalteng, Heriansyah.

Wakil Rakyat dari Partai Gerindra tersebut, siap memelopori sikap kontra kepada pemerintah pusat. Kecuali, pemerintah pusat memberikan kebijakan yang baik untuk rakyat Kalteng dan baik untuk pemerintahannya. Pasalnya dimata dia, selama ini Kalteng hanya 'disuruh jadi obyek' sementara yang menuai keuntungan adalah pemerintah pusat.

'Kita selama ini terlalu manut dengan kebijakan pusat, tetapi apa imbal baliknya ke kita tidak ada. Usulan dan keinginan kita jarang diperhatikan, karena itu kalau ada kebijakan yang tidak pro Kalteng, kita lawan saja Kita harus tegas,' tandas Heriansyah, Senin (6/3/2017).

Ia berani memelopori, karena ada beberapa hal prinsip yang dikatung-katung oleh pemerintah pusat yang akhirnya membuat Kalteng tidak bisa berkembang. Contohnya, masalah rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP). Hal itu menurut Heriansyah, sangatlah prinsip bagi pembangunan Kalteng.

'Itu hal prinsip dan menjadi induk bagi pembangunan kita. Tetapi apa yang terjadi Sampai sekarang tidak ada kepastian, yang mau investasi ke Kalteng pun tidak berani karena takut terganjal hukum,'

'Selama ini kita turuti kebijakan pusat misalnya menjaga hutan agar tidak digerogoti karena paru-paru dunia, tapi apa yang kita dapat. Kita diminta melindungi Orang Utan agar tidak punah, tetapi dukungan untuk memelihara hutan dan menjaga lingkungan untuk habitat mereka, misalnya dari kebakaran hutan, mana sumbangsih anggarannya buat kita, cuma bisa teriak saja kan mereka,' ketusnya. (M ROZIQIN/B-8)