BORNEONEWS, Palangka Raya - Untuk melihat ketepatan layak tidaknya Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Kota Palangka Raya dijadikan Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia bakal dibahas lagi malam ini.

Hal itu diungkapkannya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmadji, terkait Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan yang dibuka Rabu (15/3/2017) malam ini pukul 19.30 WIB.

"Baik soal bagaimana ketersediaan lahan, penataan hingga bagaimana pengelolaan dan pengembangan perlu kita bahas. Nah mumpung 33 provinsi kumpul di Palangka Raya, bisa ramai pembahasannya," ucap Dodi saat ditemui Borneonews di Swissbell Hotel bersama Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia.

Semuanya ini, lanjut Dodi, menjadi catatan yang bisa dipertimbangkan disamping hal-hal yang dianggap perlu untuk diperhatikan apabila Kalteng dianggap mampu menjadi ibu kota pemerintahan.

Rakornas Kelitbangan yang mengambil tema Optimalisasi Peran BPP dalam Mendorong Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Potensi Kehutanan Berbasis Kearifan Lokal ini rencananya akan dipusatkan di Swissbell Hotel Danum, termasuk agenda pembukaannya malam ini.

Rencananya rakor bakal dibuka Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Selain dihadiri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, kegiatan dihadiri pula sejumlah Menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo serta ratusan peserta Rakornas dari berbagai daerah di Indonesia. (TESTI PRISCILLA/B-8)