BORNEONEWS, Palangka Raya - Penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Isen Mulang (PDIM) milik Pemerintah Kota Palangka Raya mencapai Rp1 miliar. Namun, dari nominal itu, 70% di antaranya atau sebesar Rp700 juta lebih habis hanya untuk biaya operasional dan gaji pegawi. Sedangkan yang digunakan sebagai modal usaha hanya sekitar Rp200 juta.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Nenie A Lambung, pihaknya selalu mengkritisi PDIM, namun tidak lupa juga mencarikan solusi demi kemajuan perusahaan plat merah itu.

"Dengan Rp200 jutaan untuk pengembangan usaha, jelas itu tidak cukup dan tidak bisa menutup operasional. Meskipun pihak dewan selama ini kerap memberikan kritikan atas perkembangan PDIM, tetap saja kita harus mencarikan solusinya agar perusda itu dapat berkembang dengan baik," ungkap Nenie, Kamis (16/3/2017).

Salah satu bentuk usulan yang bisa dipertimbangkan, kata politisi PDIP itu, Pemko Palangka Raya dapat belajar dari daerah yang berhasil mengembangkan perusda.

"Contohlah Kabupaten Sukamara. Di sana pemkabnya mendukung penuh pengembangan perusahaan daerahnya yakni dengan memberikan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar. Dan sampai sekarang perusdanya berkembang bagus," cetus Nenie.

Dengan alasan itu, ia mengharapkan penyertaan modal untuk PDIM Kota Palangka Raya bisa ditingkatkan atau dimaksimalkan, seperti yang dilakukan Pemkab Sukamara.

"Berikan kepercayaan dan tanggung jawab kapada PDIM untuk mengelola perusda dengan biaya penyertaan modal yang lebih besar, yang penting mereka bertanggung jawab selama lima tahun," tegas Nenie.

Bahkan kalau perlu, lanjutnya, PDIM membuat kontrak perjanjian kerja dengan pemerintah kota bahwa bila dalam waktu tertentu dengan penyertaan modal yang besar tersebut tidak mampu berkembang, mereka harus siap mundur.

"Berikan kesempatan kepada direksi PDIM untuk mengelola penyertaan modal dengan baik dan bertanggung jawab, dengan catatan mereka memiliki program kerja yang jelas dan terukur serta mampu memberikan kontribusi untuk PAD Kota Palangka Raya dalam waktu yang ditentukan," tandasnya.

Menurut dia, kendala PDIM sudah jelas, hanya butuh modal. "Kami sudah mendengarkan secara langsung dari pihak PDIM tentang kondisi tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP). Kami pun dari Komisi B bersama PDIM berencana melakukan studi banding ke Kabupaten Sukamara untuk belajar serta melihat secara langsung pengembangan perusda di kabupaten itu," ucapnya. (TESTI PRISCILLA/B-3)