Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dana Rp5,5 Juta per Orang untuk Pemulangan dan Pemberdayaan PSK tidak Cukup

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 24 Maret 2017 - 19:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Penanganan pekerja seks komersial (PSK) di sejumlah lokalisasi dalam bentuk pemberdayaan atau pemulangan ke domisili semula, bukan perkara ringan, terutama dari segi biaya.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kalteng Guntur Talajan, anggaran sebesar Rp5,5 juta yang disediakan pemerintah pusat untuk satu orang PSK tidaklah cukup.

Karena itu, ia berharap ada tambahan dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, Kalteng ditarget zero atau nol lokalisasi pada 2019. Di mana setiap tahun, mulai saat ini harus menutup sejumlah lokalisasi di kabupaten/kota secara bertahap.

'Tidak cukup dengan anggaran Rp 5,5 juta per orang. Itu dari APBN harus ditambah sebab dilakukan penanganan berupa pemberdayaan dan pemulangan. Kalau sebatas pelatihan saja tidak cukup. Makanya Kemensos harus menganggarkan ulang masalah tersebut,' tutur Guntur kepada Borneonews, Jumat (24/3/2017).

Sebelumnya, ia mengatakan bahwa target tahun ini ada dua lokaliasi di Kalteng harus 'selesai' dalam penanganan PSK, baik dengan cara pemberdayaan maupun pemulangan. Penetapan target itu menjadi komitmen Dinas Sosial Kalteng demi menekan angka penyakit sosial. (ROZIQIN/B-3)

Berita Terbaru