BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) akan meluncurkan revisi ketiga untuk sertifikasi minyak sawit tersebut setelah menyelesaikan kajian bersama para pemangku kebijakan pada Mei mendatang.

Hal itu dikatakan Chief Executive Officer RSPO Darrel Webber di Subang Jaya, Malaysia, Selasa (25/4/2017), seperti dikutip Bernama.

Menurut Webber, sertifikasi baru pasca revisi itu dijadwalkan diluncurkan pada November 2018, yang akan mencakup sejumlah elemen baru, seperti hak-hak pekerja dan keberlanjutan.

'Standar baru kami harus terukur, dan juga akan ramah bagi petani kecil sehingga memudahkan mendorong mereka untuk bergabung dalam skema ini. Kami juga akan memperhatikan hak-hak pekerja,' ujar Webber kepada wartawan di sela RSPO Roadshow 2017.

Sementara itu di Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) masih harus dibahas dalam konsultasi publik yang luas.

Tiga isu dalam rancangan Perpres ISPO yang membutuhkan diskusi dan konsultasi publik seperti konteks berkelanjutan yang belum jelas, prinsip dan kriteria (P&C) yang belum disepakati, dan tata kelola Komisi ISPO terkait mekanisme penyelesaian persoalan legalitas lahan.

Untuk diketahui, Perpres untuk penguatan ISPO tersebut ditargetkan terbit pada Januari 2017. Namun, meski telah selesai dibahas oleh Tim Penguatan, draf rancangan Perpres tersebut masih berada di pihak Kemenko Perekonomian. (NEDELYA RAMADHANI/m)