BORNEONEWS, Tamiang Layang - Dana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Barito Timur 2018-2023 bakal iupayakan oleh DPRD Bartim bisa masuk dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

"Kita akan berupaya maksimal agar dana Pilkada 2018 tersebut bisa masuk pada APBD 2017," kata Ketua DPRD Bartim, Broelalano di ruang Fraksi PDIP DPRD Barito Timur, Rabu (21/6/2017).

DPRD Bartim, kata dia, telah meminta pihak untuk melakukan saving dana APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5 miliar. Sedangkan usulan yang diupayakan masuk pada APBD Perubahan di tahun 2017 sebesar Rp26 miliar dari total usulan Rp36 miliar. Sedangkan sisanya akan dianggarbkan kembali pada APBD 2018 sebesar Rp10 miliar.

"Jika tidak bisa masuk dalam APBDP maka anggaran usulan KPU Bartim akan diusulkan masuk pada APBD 2018 sebesar Rp36 miliar. Pertimbangannya, jika dana seluruhnya dianggarkan pada APBD 2018 maka anggaran akan tersedot cukup besar pada pilkada saja," katanya.

Menurut politisi PDIP itu, Kabupaten Bartim masih memerlukan pembangunan di segala lini. Hal ini bisa dilihat dari segi pembangunan dewasa ini.

Dalam pembangunan itu, jelas Broelalano, Pemerintah Kabupaten Bartim memerlukan dana pembangunan cukup besar. Jika hanya terfokus pada dana pilkada, maka akan memberikan pengaruh pada sektor pembangunan lain.

"Namun demikian, kami tetap mengharapkan dana pembangunan dan pilkada bisa terprogramkan dalam APBD. Karena keduanya merupakan "hajatan" untuk masyarakat Bartim, " demikian Broelalano. (KBA)