BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Rusliansyah menuturkan, selama ini Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan dan pembuatan Kartu Palangka Raya Sehat. Kartu ini diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kota Cantik.

"Warga tidak mampu dimasukkan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah melalui Palangka Raya sehat yang anggarannya bersumber dari Dinas Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah sasaran pesertanya mencapai 10 ribu orang setiap tahun," ungkap Rusliansyah kepada Borneonews, Sabtu (15/7/2017).

Namun, lanjut Rusliansyah, pihak DPRD Kota Palangka Raya, terutama Komisi C yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat justru kerap menerima keluhan masyarakat.

"Banyak informasi yang disampaikan ke kita bahwa ketika orang tengah melakukan pengurusan kepesertaan, terutama setelah data dikirim ke BPJS, tapi kartu Palangka Raya Sehat atau kartu BPJS proses keluarnya terlalu lama," beber Rusli.

Politisi Partai Golkar ini mengatakn bahwa hal ini tidak baik. Keterlambatan yang terjadi di lingkup pengurusan kartu ini menyebabkan masyarakat yang tergolong tidak mampu ini malah semakin susah.

"Ketika ingin berobat di puskesmas, mau tidak mau, ia harus membayar dengan sejumlah uang. Karena apa Karena kartu belum mereka pegang. Padahal masyarakat tersebut sudah terdaftar di Dinas Sosial sebagai orang tidak mampu dan harusnya ter-cover dalam BPJS Kesehatan," pungkasnya.

Rusliansyah meminta hal ini menjadi perhatian Pemko Palangka Raya dan BPJS Kesehatan Cabang Kota Palangka Raya. (TESTI PRISCILLA/B-5)