BORNEONEWS, Muara Teweh - Setelah pemerintah pusat menerima surat desakan dari beberapa pemerintah daerah salah satunya Pemerintah Kabupaten Barito Utara, karet yang menjadi komoditas utama ekspor.

'Dalam surat Nomor : 050.900.A.1/193/Disdagrin yang ditanda tangani Bupati Barito Utara, H Nadalayah perihal kebijakan pemerintah terkait baha baku karet tanggal 29 Mei 2017 menyatakan masyarakat Kabupaten Barito Utara kebanyakan mata pencahariannya dari penghasil karet. Termasuk juga dari Sumatera dan daerah lainnya. Dengan adanya surat desakan tersebut Kementerian Perdagangan akhirnya merubah sikap, semula komoditas utama adalah kelapa sawit berubah menjadi karet,' jelas Kepala Disperindagsar Barito Utara, Hajrannor, Senin (11/9/2017).

Wacana ini memang masih belum jalan, karena masih upaya pendekatan atau MoU perjanjian kerjasama. "Oleh sebab itu kami akan mencoba menelusuri dengan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) mengenai sejauh mana kesiapan dalam menghadapi wacana pemerintah untuk komoditas karet ini,' imbuhnya.

Karena Gapkindo ini dalam aktivitas usahanya bekerjasama dengan Persatuan Perdagangan Indonesia (PPI) yang dibawahi langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila kesepakatan pemerintah pusat ini terjadi dengan Rusia.

'Harapan kita mudah-mudahan harga karet juga terjadi peningkatan. Sebab nilai barter dengan Rusia 1,4 Miliar Dollar, separohnya dibayar cas, sisanya dibayarkan dengan komoditas yang telah ditetapkan,' ujarnya.

Disampaikan, Barito Utara memiliki luas areal tanam komoditas karet mencapai 90,62 persen dari total seluruh luas areal tanaman perkebunan swasta dan rakyat dengan total luasan 51.784,8 hektare. Jumlah produksi secara tonase mencapai 66,03 persen dari total produksi mencapai 20.312,44 ton per tahun.

'Sementara luas areal tanam 46.962,00 hektar yang tersebar di sembilan kecamatan dengan hasil produksi 13.411,49 ton per tahun karet kering dengan menyerap tenaga kerja 19.402 orang,' tegasnya. (RAMADHANI/B-6)