BORNEONEWS, Sampit - Belum tuntasnya penyelesaian status kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya berdampak kepada proyek pemerintah daerah saja, namun juga terhadap proyek di tingkat desa.

Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana, Jumat (21/9/2017) menyebutkan, hal tersebut akan mempengaruhi terhadap minimnya pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan lain sebagainya di lingkup desa.

Sebab, salah satu kendala di desa selama ini, khususnya dalam hal pembangunan masih terbentur dengan status kawasan. Bahkan persoalan ini sudah sejak dulu disampaikan dengan mendesak agar pemerintah pusat bisa melepaskan kawasan hutan bagi desa.

"Akan tetapi prosesnya terlalu rumit hingga kini belum ada kejelasan,' kata Syahbana.

Sejauh ini, desa di Kotim masih banyak yang masuk dalam kawasan hutan. Akibatnya pemerintahan desa tidak berani mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Karena mereka khawatir itu akan berbentur dengan aturan dan ada konsekuensi hukum nantinya. Namun tidak bisa dipungkiri dari beberapa desa memang ada yang tetap melaksanakan kegiatan di desanya.

Tapi itu menurutnya tidak serta merta bisa disalahkan. Karena niat mereka bukan untuk melanggar aturan, tapi melepaskan ketertinggalan dan sarana di desa dengan memanfaatkan anggaran yang ada. (NACO/B-11)