BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaku usaha kelapa sawit nasional menilai isu deforestasi yang dialamatkan kepada sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia yang sebenarnya terjadi adalah deforestasi status.

"Yang terjadi adalah mengubah status hutan menjadi area penggunaan lain (APL). Areal hutan tersebut kebanyakan sudah tidak punya pohon lagi atau sudah ditebang oleh pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) sebelumnya," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang, di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Menurut Togar, ekspansi perkebunan kacang kedelai (soybean) lebih masif dibandingkan kelapa sawit.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, ekspansi perkebunan soybean di dunia mencapai 8 juta hektare. Sedangkan ekspansi perkebunan kelapa sawit hanya 6,4 juta hektare," papar dia.

Di Indonesia, lanjut Togar, sudah tidak ada lagi ekspansi perkebunan kelapa sawit.

"Pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium yang sudah berjalan lima tahun lebih," ujar Togar.

Sebelumnya, GAPKI menyebutkan pada Juli 2017, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) meningkat menjadi 2,4 juta ton, dibandingkan Juni 2017 sebanyak 2,13 juta ton. Pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia itu ditopang oleh naiknya permintaan yang signifikan dari negara-negara Afrika dan Tiongkok.

Permintaan dari negara-negara Afrika melonjak hingga 54% dari 143,86 ribu ton pada Juni 2017 menjadi 222,07 ribu ton pada Juli 2017. Sedangkan Negeri Tirai Bambu mencatatkan kenaikan permintaan sebesar 53%, dari 109,08 ribu ton pada Juni 2017 menjadi 167,28 ribu ton pada Juli lalu. Untuk permintaan dari Uni Eropa, hanya naik sekitar 1%. (NEDELYA RAMADHANI/m)