BORNEONEWS, Kuala Pembuang ' Pemerintah Kabupaten Seruyan masih memberikan toleransi bagi wajib pajak yang terlambat membayar kewajiban, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan (PBB-P2).

"Segala bentuk aturan serta regulasi pembayaran pajak dari warga yang mempunyai kewajiban, itu semuanya sudah tertuang. Hanya saja, sebagian besar dari wajib pajak kurang memahami apa manfaat dan kemana peruntukan dari pajak yang dibayarkan itu," kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Rabu (1/11/2017).

Sudarsono melanjutkan, aturan negara, warga yang menjadi subjek atau wajib pajak yang tidak serta memenuhi kewajibannya, itu sebenarnya sudah ada sanksi. Namun pemerintah daerah saat ini masih ingin menggugah lebih dalam kesadaran masyarakat terkait soal pajak itu.

"Makanya, pemkab akan lebih menggencarkan atau meningkatkan upaya persuasif (pendekatan) melalui sosialisasi ke masyarakat sebab pajak merupakan salah satu kewajiban tiap warga negara," ujar Sudarsono.

Bupati mengungkapkan, meskipun sekarang pemerintah pusat telah membebani pemerintah daerah dengan sebelas izin bagi wajib pajak yang harus ditangani, Pemkab Seruyan sudah melakukan upaya pencapaian realisasi perolehan pendapatan daerah dari wajib pajak secara perlahan-lahan. "Masih sangat dibutuhkan peningkatan sosialisasi dari kita ke masyarakat terkait itu," sambung bupati.

Jika menengok tingkat capaian target pajak seperti PBB-P2 yang didapat Kabupaten Seruyan tahun ini misalnya, tambah Sudarsono, dia mengaku belum puas terhadap pencapaian target PBB-P2 yang masih minim.

"Kalau melihat tren kenaikan APBD kita ini, memang cukup bangga. Tapi kita belum puas, karena banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal salah satunya pajak. Jadi, persoalan ini akan kita lakukan pembicaraan secara intern, bagaimana caranya agar potensi dimaksud bisa lebih kita tingkatkan ke depannya," ungkapnya. (PARNEN/B-2)