Ketakutan akan kembalinya hingar bingar politik seperti di pilkada DKI Jakarta juga menjadi momok yang perlu segera diantisipasi.

Publik tentu masih ingat saat sekelompok ormas mendengungkan aksi yang melibatkan massa berskala massif dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta.

Selain memberikan tekanan kepada salah satu paslon, tingginya tensi politik tersebut telah membelah masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu.

Bahkan, muncul kasus yang cukup memilukan yaitu penolakan salat jenazah karena orang yang meninggal dianggap sebagai pendukung salah satu calon kepala daerah.

Harus diakui bahwa perdebatan tentang politik gagasan dan program pembangunan masih sedikit terjadi. Padahal, program dan politik gagasan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap paslon agar dapat meraih suara terbanyak masyarakat.

Perdebatan yang membangun dan mencerdaskan mutlak dihadirkan ke tengah masyarakat guna mengukur seberapa pantas paslon tersebut duduk di kursi kekuasaan.

Politik gagasan dan perdebatan seputar program pembangunan dirasa lebih bermanfaat untuk dibahas ketimbang politisasi sara.

Perdebatan semacam ini juga harus dipupuk mulai saat ini dari level masyarakat sehingga diharapkan dapat menggeser isu sara yang dapat memicu tindakan intoleransi seperti penolakan pemandian jenazah, ujaran kebencian, atau persekusi.

Berkaca pada pelaksaan pilkada di DKI Jakarta, aksi persekusi dan intoleransi umumnya dipicu oleh perbedaan pilihan politik di masyarakat.

Mau tidak mau, setiap pihak harus mendorong agar semua paslon mengobral politik gagasan dan adu program. Jangan sampai pilkada justru dipenuhi oleh bibit kebencian, yang sengaja dimunculkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Upaya ini harus dapat dicegah agar tidak menyebar menjadi provokasi yang bisa merugikan semua pihak. Jangan sampai Indonesia yang damai dan tenang ini, berubah menjadi penuh dengan konflik.

Jika hal itu terjadi dikhawatirkan akan memicu terjadinya kebencian di tengah masyarakat.

Deklarasi mewujudkan kampanye damai dan penolakan terhadap politisasi sara sebenarnya sudah dilaksanakan oleh setiap paslon di banyak daerah yang menggelar pilkada, antara lain di pilwakot Bekasi, pilgub Kaltim, hingga pilgub Sultra.

Kendati demikian, hal ini dirasa belum cukup untuk meredam potensi berkembangnya hoax maupun kampanye hitam lainnya di masyarakat, yang umumnya menyebar melalui media sosial.

Hoax sendiri diciptakan untuk membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya.

Dampak yang ditimbulkan dari berita hoax akan sangat luar biasa. Antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

Berkaitan dengan pilkada, hoax sengaja diciptakan untuk menjatuhkan paslon lain. Salah satu contoh penyebaran hoax yang dilakukan secara sistematis adalah tertangkapnya kelompok Saracen dan Cyber Army oleh kepolisian.

Kita patut mengapresiasi tindakan kepolisian dan intelijen yang berhasil mengungkap kelompok penyebar hoax di media sosial seperti Saracen dan Cyber Army.

Namun di sisi lain, keberadaan kelompok penyebar kebencian tersebut sebenarnya telah mengindikasikan bahwa hoax dan ujaran kebencian telah menjadi komoditas yang dapat diperjual belikan.

Pelaku bisnis penyebar kebencian melalui dunia maya (e-hate) mengambil keuntungan melalui provokasi lewat berita-berita bohong (hoax) yang secara terus menerus diproduksi sesuai pesanan.

Secara umum, pelaku kejahatan tersebut menyebarkan konten-konten yang menyudutkan suku, agama, ras, atau pandangan politik yang berlawanan dengan si pemesan.

Dengan kecanggihan teknologi dan kebebasan berekspresi yang dinikmati masyarakat Indonesia, pelaku kejahatan tersebut terus menjalankan bisnis kebencian yang memiliki daya rusak yang sangat besar bagi keutuhan negara.

Jika berkaca kebelakang, salah satu isu yang kerap muncul saat ini adalah isu PKI yang dialamatkan kepada salah satu paslon. Patut disayangkan bila setiap menjelang pemilu, isu seperti ini selalu muncul ke permukaan.

Sebab, selain menjatuhkan paslon dengan cara jahat, masyarakat awam akan terkena imbasnya dengan mempercayai isu-isu tersebut sehingga dapat memicu gejolak berkepanjangan.

Berkaca pada realitas tersebut, sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat selalu menyaring setiap berita yang beredar. Kita juga seharusnya tidak mudah terprovokasi dan hati-hati dalam menyaring informasi agar semua menjadi bagian pengontrol yang baik dan jadi masyarakat yang bisa menjaga tali persaudaran. Supaya tercipta keamanan dan kedamaian.

Bila kita sudah terpengaruh oleh isu tidak bertanggung jawab, berarti sedang berada di dalam lingkaran masyarakat yang tidak beradab. Terlebih bila isu itu secara jelas menyerang pemerintah atau menebar kebencian kepada pihak-pihak tertentu.

Setiap pihak mutlak untuk mewujudkan pilkada damai yang bebas dari kampanye hitam. Salah satunya adalah dengan  terus menebarkan pesan-pesan sehat, yang tidak provokatif, dan tidak menyudutkan sebagai sebuah komitmen bersama di tahun politik ini.

Di sisi lain, kita juga mengharapkan agar setiap ucapan dan perilaku yang ditonjolkan oleh elit politik mampu menyejukkan para pendukungnya.

Selain itu, setiap paslon yang maju dalam pilkada juga dituntut menujukkan kedewasaan berpolitik dengan mengedepankan politik gagasan dan adu program.

Mulai saat ini, sudah saatnya kita menebar kedamaian dalam hajatan demokrasi ini. 

Jangan hanya karena hasrat ingin berkuasa, maka setiap pihak menghalalkan segala cara yang justru dapat menciptakan perpecahan bangsa.

Sebagai mahluk politik, sudah sewajarnya jika memiliki perbedaan pandangan politik maupun pilihan dalam pilkada serentak.

Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk saling membenci dan bermusuhan, apalagi hingga menyebabkan konflik horizontal. 

Apapun alasannya, persatuan dan kesatuan harus berdiri di atas segalanya. Mari jadikan pilkada sebagai wahana untuk mendewasakan kita dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara.

Pilkada juga diharapkan dapat mengakomodasi beragam kepentingan, bukan sebagai alat untuk menghantam mereka yang bersebarangan. Keharmonisan dan kerukunan harus tetap terpelihara di negeri ini.

Karena Indonesia dibangun bukan untuk setahun dua tahun, namun untuk selama-lamanya.

Penulis Dodik Prasetyo, Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)