Penggunaan Bahasa di Ruang Publik Banyak Tabrak UU

Oleh Testi Priscilla
20 April 2018 - 19:12 WIB

BONEONEWS, Palangka Raya - Hidayat Widiyanto, Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Bahasa mengatakan saat ini banyak penggunaan bahasa di ruang publik yang menaabrak undang-undang.

Fakta ini disampaikannya saat memberi materi pada Sosialisasi Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (20/4/2018).

"Ruang publik kita ini banyak yang melanggar Undang-Undang. Padahal sudah jelas aturannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia," katanya.

Hal ini menurut Hidayat, dapat dibuktikan sendiri oleh masyarakat karena dalam aturan, ada tujuh objek pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

"Sekarang bisa kita nilai sendiri. Yang pertama objek yang harus mengutamakan bahasa Indonesia ialah Nama Lembaga dan Gedung, lihat sendiri ya apakah masih ada Lembaga atau Gedung yang menggunakan bahasa asing Itu baru satu objek dari tujuh objek yang akan saya sebutkan," terangnya.

Objek kedua ialah sarana umum baik itu tempat parkir, toilet, ruang tunggu, kantin, dan sebagainya. Objek ketiga yakni ruang Pprtemuan seperti nama aula, ruang rapat, dan sebagainya.

"Lalu objek keempat yakni nama produk barang/Jasa termasuk nama jasa boga, bahan publikasi, dan sebagainya. Lalu nama jabatan juga, termasuk nama jabatan pada papan nama ruang, meja, dan lain-lain ya, itu objek kelima. Objek keenam, penunjuk atau rambu umum rambu untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu. Objek ketujuh yakni Kain rentang/alat informasi lain," tugasnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)

TAGS:

#Bahasa #Ruang Publik

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Khataman Alquran Siswa MTs dan MA Khazanaturrahmah Jadi Agenda Tahunan

10 Mei 2024 - 22:51 WIB

Terbaru, sebanyak 236 siswa MTs dan Madrasah MA Khazanaturrahmah melaksanakan khataman Alquran bertempat di halaman madrasah setempat.

Kemenag Kalteng Antisipasi Penyebaran DBD di Asrama Haji Transit

10 Mei 2024 - 22:41 WIB

Dia mengungkapkaofoggingsudah dilakukan sebanyak dua kali,yang pertama pada 4 Mei 2024 dan kedua pada 8 Mei 2024.

Khataman Alquran Ratusan Siswa MTs dan MA Khazanaturrahmah Diapresiasi

10 Mei 2024 - 22:31 WIB

Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi yang diwakili Kepala Disarpustaka Suwarno Muriyat yang turut menghadiri kegiatan tersebut.

PSSI Kecam Aksi Rasis kepada Pemain Guinea U-23

10 Mei 2024 - 22:21 WIB

Arya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pecinta sepak bola Indonesia agar hanya fokus untuk mendukung timnas, bukan melakukan tindakan yang menyalahi aturan.

Program Shrimp Estate Mulai Buahkan Hasil

10 Mei 2024 - 22:11 WIB

Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng melalui BLUD Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Sei Raja melakukan panen parsial udang.

Presiden Terima Jajaran Pengurus PAN di Istana

10 Mei 2024 - 22:00 WIB

Saat ditanya tentang maksud pertemuan itu, Zulkifli mengatakan bahwa pertemuan itu atas permohonan para pengurus PAN dari daerah.

Anggota DPRD Barito Utara Dukung Program Kerja PGRI

10 Mei 2024 - 21:51 WIB

Riza Faisal sangat mendukung dan mengapresiasi program kerja PGRI Barito Utara tahun 2024 yang telah dilaksanakan demi kemajuan dunia pendidikan di daerah setempat.

Dewan Ucapkan Selamat Kepada 4 Siswa Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Kalteng

10 Mei 2024 - 21:41 WIB

Pasukan pengibar bendera pusaka merupakan pasukan yang terdiri dari pelajar-pelajar terbaik yang telah melalui tahapan seleksi untuk bertugas di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

Entry Meeting Langkah Awal Dalam Proses Pelaksanaan Pemeriksaan

10 Mei 2024 - 21:31 WIB

Pertimbangannya yaitu memberikan Opini atas kewajaran LKPD dengan mempertimbangkan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan Efektivitas sistem pengendalian intern.

Tertib Jasa Konstruksi, PUPR Kobar Sosialisasikan Regulasi Kementerian PUPR

10 Mei 2024 - 21:21 WIB

Kepala Dinas PUPR Kobar M Hasyim Muallim menjelaskaopada 2023 pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023, tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia