"Secara otomanis pula tidak membayar pajak sehingga negara dari pusat sampai daerah sangat dirugikan," katanya. 

Dia melanjutkan, pada 20 Januari 2022 mendatang, pihaknya bersama 500 masa akan melakukan aksi damai di kantor Bupati Kotim dan juga DPRD Kotim untuk meminta ketegasan pemerintah.

"Jika pemerintah tidak ada tindak lanjutnya atas hukum yang ada dalam kurun waktu yang ditentukan, maka kami masyarakat akan melakukan hukum adat dalam tempo sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Terpisah legas perusahaan PT MJSP, Yasmin saat dikonfirmasi mengakui sudah mengetahui adanya rencana aksi tersebut.

"Informasinya ya seperti itu, tapi tidak jelas juga," kata Yasmin.

Dia menambahkan, rencana serupa sebelumnya pernah digaungkan, tapi belum ada aksi sebagaimana yang sudah direncanakan. (NACO/B-7)