Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Inilah Catatan dan Rekomendasi DPRD Barito Utara Terhadap Bidang Perekonomian dan Keuangan

  • Oleh Ramadani
  • 19 September 2018 - 22:02 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – DPRD Barito Utara menyampaikan catatan dan rekomendasi pada bidang perekonomian dan keuangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2013-2018.

Anggota DPRD Barito Utara, Tajeri menyampaikan, ada enam catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yakni, peningkatan ekonomi maysarakat melalui penanaman jagung sesuai program pemerintah masih kurang.

Selain itu, sasaran pengembangan sektor pertanian perlu dipertajam, banyak kegiatan koperasi hanya berupa papan nama namun aktivitas nihil, tumpang tindih antara keinginan mengembangkan sektor perkebunan sait secara masif atau tetap mengandalkan tanaman karet yang sudah dikenal cara pengelolaannya oleh  para petani.

Selanjutnya, peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bergerak sangat lambat. Pendapatan sangat mengandalkan bagi hasil dari pusat, namun sumber-sumber pendapatan di daerah sendiri belum dikelola secara maksimal.

Dari catatan tersebut, DPRD merekmendasikan, Dinas pertanian lebih proaktif  melakukan sosialisasi tentang pengelolaan tanah penanaman, pemeliharaan dan pemasaran serta dicari komuditi alternatif lain selain jagung, misalnya lada.

Selain itu penajaman skala prioritas sektor pertanian sehingga terjadi swasembada pangan di Barito Utara.

Selanjutnya menghidupkan kembali koperasi sebagai sokoguru ekonomi sehingga masyarakat memiliki alternatif pengembangan ekonomi rumah tangga.

“Pemerintah daerah juga harus berani memilih antara karet atau sawit sebagai prioritas, sehingga pengembangan sektor  perkebunan bisa terkoneksi dari hulu sampai hilir,” imbuhnya.

Dari sektor pajak perlu diverifikasi dan polapola bari dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, terutama menciptakan iklim usaha yang baik bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan anggaran dari pusat dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang ada di daerah sendiri,” jelasnya. (RAMADHANI/B-6)

Berita Terbaru