Meminta Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK, Pukat UGM Siapkan Kajian Hukum Potensi Pemakzulan

Oleh Tempo.co
20 Oktober 2019 - 11:00 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM meminta Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK setelah dilantik hari ini. Pukat UGM juga sudah menyiapkan kajian hukum untuk menjawab ancaman partai politik tentang potensi pemakzulan Presiden Jokowi.

“Presiden jangan takut menerbitkan Perppu KPK, rakyat dan mahasiswa mendukung,” kata peneliti Pukat UGM Eka Ananda Rifky dalam diskusi publik "RUU KPK: Urgensi Perppu atau Judicial Review" yang digelar BEM KM Universitas Negeri Yogyakarta di Taman Pancasila pada Sabtu, 19 Oktober 2019.

Pukat UGM masih masih berharap pada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perpu Revisi KPK setelah dilantik pada hari ini, Ahad, 20 Oktober 2019.

Menurut Eka, bila Presiden Jokowi ragu-ragu atau bingung akan landasan hukum penerbitan Perpu KPK, Pukat UGM sudah menyiapkan dasar hukumnya. Apalagi Jokowi memiliki hak prerogatif mengeluarkan perpu meskipun UU KPK yang baru sudah berlaku.

“Perpu dinilai lebih efisien dan cepat dalam membatalkan UU KPK."

Dia menjelaskan, jika harus melakukan judicial review atau uji materi untuk membatalkan UU KPK yang baru butuh proses yang lebih panjang dan kompleks. Itu karena perdebatannya sangat akademis dan teknis di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dasarnya uji materi UU KPK akan banyak berkaitan dengan open legal policy.

Eka mencontohkan open legal policy antara lain RUU KPK yang meniadakan pembentukan KPK di daerah. Padahal bila ditarik ke UUD 1945, tidak ada aturan semacam itu.

Pukat UGM berpendapat, jika Perpu KPK tidak juga dikeluarkan uji materi (judicial review) ke MK menjadi satu-satunya jalan untuk membatalkan UU KPK.

Pukat juga masih berkoordinasi dengan pusat kajian di kampus-kampus lain untuk melihat langkah advokasi yang bisa dilakukan. Diperkirakan butuh dua atau tiga bulan untuk menyiapkan uji materi UU KPK.

Dian Rafi dari BEM KM UGM mengatakan jika dilakukan judicial review ke MK belum tentu UU KPK yang sudah berlaku akan diputuskan melanggar UD 1945. Maka ruang untuk protes mahasiswa adalah dengan cara berdemonstrasi.

TAGS:

#Jokowi #Perppu KPK #Pukat UGM #Pemakzulan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Penetapan Batas Desa di Murung Raya untuk Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum

26 April 2024 - 20:55 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya (DPMD) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar sosialisasi teknis lapangan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, belum lama ini.

Jajaran Pemkab Barito Utara Koordinasi dan Pemantapan Unit Kerja Kantor Keimigrasian

26 April 2024 - 20:51 WIB

Asisten I Sekda, Eveready Noor menyampaikan, bahwa gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Keimigrasian Barito Utara saat ini telah siap digunakan meskipun ada beberapa bagian yang masih dalam proses renovasi.

Pemuda 35 Tahun di Barito Timur Cabuli Anak Bawah Umur

26 April 2024 - 20:48 WIB

Seorang pemuda berusia 35 tahun di Kabupaten Barito Timur ditangkap karena diduga mencabuli bocah berusia 9 tahun yang merupakan anak rekannya sendiri.

Yuas Elko Harap Sendratari Perkuat Motivasi Kreativitas Sanggar Tari

26 April 2024 - 20:41 WIB

Ia menilai kreativitas dalam seni dan budaya dapat menjadi daya tarikwisata, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kalimantan Tengah.

BPN Murung Raya Gelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria

26 April 2024 - 20:35 WIB

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSFA) bersama Pemkab, Pemerintah Desa setempat, dan masyarakat.

Kebakaran Hanguskan 5 Rumah di Handiwung Katingan

26 April 2024 - 20:30 WIB

Musibah kebakaran menghanguskan sebanyak 5 buah rumah di Desa Handiwung, Kecamaran Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Jumat, 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemkab Murung Raya Audit Kasus Stunting Semester I 2024

26 April 2024 - 20:25 WIB

Dalam rangka evaluasi penanggulangan kasus stunting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Murung Raya melaksanakan Audit Kasus Stunting Semester I 2024 di Aula Gedung Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya, baru-baru ini.

Sendratari Wujud Pembinaan Pelaku Seni

26 April 2024 - 20:21 WIB

Ia mengingatkan sendratari merupakan bagian dari budaya sebagai identitas suatu bangsa, serta membutuh peran bersama untuk menjaga budaya yang ada.

Tabliq Akbar Bersama Guru Yannor di Masjid Al-Jihad Puruk Cahu

26 April 2024 - 20:15 WIB

Dalam meraih kemenangan Idulfitri Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan dewan kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Jihad Puruk Cahu melaksanakan kegiatan halal bihalal bersama guru Muhammad Yannor (kalua), kegiatan ini mengangkat tema@Menebar Kebaikan Merajut Kebersamaan dalam Keberagaman kegiatan dimulai dengan acara Maulid Habsyi dan tausiah agama Setelah acara dibuka secara resmi oleh Panitia, bertempat di Masjid Al-Jihad Puruk Cahu, belum lama tadi.

Wagub Kalteng: Kebudayaan dan Pariwisata Magnet Ekonomi dan PAD

26 April 2024 - 20:11 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia