Proyek Konstruksi Didominasi BUMN, Ini Dampaknya ke Swasta

Oleh Teras.id
05 November 2019 - 11:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembangunan konstruksi yang kini masih didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dikeluhkan para perusahaan swasta. Sebab, perusahaan swasta pada akhirnya hanya mendapat bagian sebagai sub kontraktor dari proyek sisa BUMN itu, akhirnya berimbas pada pembayaran proyek itu.

Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Saiful Akbar menjelaskan, sebetulnya pemerintah telah melakukan kampanye bahwa BUMN hanya mengerjakan proyek konstruksi di atas Rp 100 miliar.

"Oke benar, realisasinya BUMN mengerjakan di atas Rp 100 miliar, tapi itu induk BUMN. Anak perusahaan, cicit BUMN, itu mengerjakan yang Rp 100 miliar ke bawah. Akhirnya kita pengusaha nasional gak dapet apa-apa," tutur La Ode di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

La Ode menjelaskan karena para pengusaha swasta hanya mendapatkan bagian sebagai subkontraktor dari proyek sisa BUMN. Namun, pembayaran untuk kerja sama tersebut sangat lama.

Walhasil, kata La Ode, sehingga mengakibatkan para pengusaha harus meminjam modal kepada perbankan, dan terlambat melunasi utang. "Ketika kita dapat subkontraktor dari BUMN, pembayaran dari BUMN paling cepat tiga bulan. Kadang bisa enam bulan."

Jika diteruskan, menurut La Ode, fenomena ini semacam monopoli yang akhirnya membuat para pengusaha swasta yang bergerak di bidang konstruksi ini jadi banyak yang berhenti. Ia berharap bank bisa langsung menyentuh kepada pengusaha UMK Konstruksi. "Dia tidak melalui BUMN tapi melalui pemerintah, bisa pusat atau daerah. Biasanya yang di bawah 50 M itu dari pemerintah daerah," ujarnya.

Namun, bunga yang diberikan bank acapkali tinggi untuk para pengusaha swasta hingga mencapai 13 persen bunga yang acap kali tidak masuk kepada pengusaha kecil. "Kita pengusaha konstruksi mengerjakan proyek paling lama 8 bulan. Tapi bunga yang kita dapat ;(ari perbankan itu bisa 12-13 persen setahun, pengusaha tidak masuk," ucap La Ode.

Walaupun realisasi penyaluran kredit tinggi terjadi di sektor bisnis jasa konstruksi yang tumbuh sekitar 26,2 persen atau setara Rp 356 triliun. Akan tetapi, masalah yang mendasar adalah penyebab utama tingginya rasio NPL (non performing loan) pada sektor ini.

"Sekarang tumbuh 26,2 persen atau setara dengan Rp 351,1 triliun. Di satu sisi juga kredit KNK sektor konstruksi tumbuh 19,2 persen atau setara Rp 235,4 Triliun. Tapi kenapa justru NPL meningkat?" kata La Ode. (TERAS.ID/B-11)

TAGS:

#BUMN #Proyek #Konstruksi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Legislator Kalteng Ini Tanggapi Wacana Kerja Sama Indonesia-China Terkait Pengembangan Teknologi Pertanian

03 Mei 2024 - 16:00 WIB

Kerja sama itu diwacanakan yakni untuk menggarap lahan pertanain food estate yang ada di Kalteng, hal itu disampaikan oleh menteri koordinastor bidang kemaritiman dan investasi.

Tabrakan Truk CPO Vs Motor di Sampit, Satu Orang Tewas

03 Mei 2024 - 15:56 WIB

Belum diketahui secara penyebab kecelakaan tersebut. Saat ini korban telah dievakuasi oleh PMI Kotim ke Rumah Sakit dr. Murjani Sampit.

Generasi Muda Kalteng Wajib Punya Semangat Isen Mulang

03 Mei 2024 - 15:51 WIB

Gubernur menyampaikan pada masa mendatang di Bundaran Besar akan dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memindahkan beberapa bangunan ke kawasan lain yang akan disediakan oleh Pemerintah Kota.

Anggota DPRD Gunung Mas Soroti Jembatan di Dapil III yang Rusak

03 Mei 2024 - 15:41 WIB

Selain jembatan, Evandi juga berharap ruas jalan di Dapil III ada perbaikan atau peningkatan lebih baik agar mobilitas masyarakat bisa lebih lancar. Apa lagi di Dapil III kata Evandi banyak potensi wisata alam.?

Ivo Sugianto Sabran Ingatkan Mahasiswa Optimalkan Ilmu

03 Mei 2024 - 15:31 WIB

Ia menyampaikan pesan dari Gubernur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyampaikan batasan umur untuk siap menikah kepada rekan-rekan mahasiswa.

KPK Sebut Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU

03 Mei 2024 - 15:20 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan kasus Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi meluas ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ini Daftar Nama Anggota DPRD Gunung Mas Terpilih pada Pemilu 2024

03 Mei 2024 - 15:11 WIB

Berdasarkan SK tersebut, untuk daerah pemilihan Gunung Mas 1 mendapatkan alokasi 10 kursi, dapil Gunung Mas 2 mendapatkan 8 kursi dan dapil Gunung Mas 3 mendapatkan 7 kursi.

Merapat ke Gerindra, Sekda Kalteng Siap Maju Pilkada 2024

03 Mei 2024 - 15:07 WIB

Sebagai orang pemerintahan, ia menegaskan sudah mendapat restu dari Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.

Sebanyak 500 Jasad Tahanan Palestina Masih Ditahan Israel

03 Mei 2024 - 15:00 WIB

National Campaign to Retrieve the Bodies of the Martyrs mengatakan otoritas pendudukan Israel masih menahan 500 jasad warga Palestina yang tewas di penjara mereka, termasuk 58 tambahan jasad sejak awal 2024.

Legislator Kalteng Minta Pemda Tegas Terhadap Perusahaan Nakal

03 Mei 2024 - 14:50 WIB

Legislator Kalteng, Achmad Rasyid meminta kepada pemda di provinsi ini agar dapat tegas terhadap perusahaan nakal yang melanggar aturan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia