Persoalan penggunaan sampah limbah plastik impor sudah berlangsung sejak lama di lokasi ini, karena harganya yang lebih murah. Karena itu pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah, tidak hanya soal sampah, tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat setempat.

"Semuanya akan didalami secara akademik. Termasuk soal dampak pembakaran. Saya juga ingin mengetahui hasil studi yang menyebutkan bahwa ada dioxin dalam telur ayam. Kita akan lihat semua hasil studinya nanti,'' kata Menteri Siti.

Pihaknya akan terus memberikan pendampingan masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.

Saat kunjungan tim ke lokasi, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada Juli 2019. Ditengarai pasokan sampah ini berkurang karena langkah re-ekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat oleh Pemerintah.

Pelaku UMKM juga menyadari bahwa bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Para pelaku usaha mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya. Terlebih lagi sudah ada penggunaan insinerator yang teknologinya sudah ramah lingkungan.

Pemerintah akan mempelajari hal ini, termasuk bila harus memberikan dukungan fasilitas oleh bagi industri UMKM. Dukungan fasilitas ini bisa dari KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, atau bahkan dari Pemda.

"Semuanya bisa membantu, yang penting industri masyarakat tetap harus berjalan baik dengan tetap ramah lingkungan," kata Menteri Siti.

Untuk mengatasi masalah sampah yang masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, pemerintah terus melakukan pengelolaan, salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle).

"Pemerintah dan Pemda bekerja serius untuk itu. Saya juga tahu bahwa dukungan masyarakat dan para aktivis terkait sampah cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita menyelesaikan masalah sampah," katanya. (ANTARA)