BORNEONEWS, Jakarta – Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berkaca pada pengalaman selama ini, perizinan dibidang investasi kerap terlambat dibandingkan negara-negara lain, sehingga membuat angka kemudahan berinvestasi di Indonesia cukup tertinggal dibandingkan negara lain.

“Kita harus melihat pengalaman negara lain. Seperti bapak presiden katakan, semua boleh kecuali jenis usaha yang dilarang. Kita lihat paling dikhawatirkan itu kan perizinan, ancamannya itu ada beberapa, pidanakan. Bagaimana kalau itu diubah perdata, atau administrasi saja dan seterusnya, kecuali mereka usaha jualan beras palsu, membunuh orang, itu mungkin berbeda. Tapi kalau cuma kesalahan yang sifatnya transaksi bisnis yang biasa, umum, harusnya bisa dilakukan perubahan,” ujarnya dalam sambutannya dalam Seminar Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, di Gedung Bappenas, Kamis 19 Desember 2019.

Selama ini kemudahan untuk berusaha masih dikeluhkan dari sisi pengurusan perizinan. Untuk itu Menteri Suharso mendorong proses perizinan usaha dipermudah alias tidak berbelit-belit. Apalagi ada unsur kesengajaan untuk mempersulit investor.

“Kalau bisa orang cuma dalam waktu 1 menit, 2 menit, itu selesai. Hitungannya hari sudah terlalu lama sekarang. Apalagi kalau investasi, kalau datang langsung silakan. Investasi harus dilihat jika datang menciptakan lapangan di dalam negeri,” ungkapnya.

Berkaca pada sulitnya perizinan, terlebih di bidang investasi, membuat Indonesia tertinggal dalam kemudahan berinvestasi.