Kemenhub Teken Kontrak PSO Kereta dan Kapal Laut Rp 6,2 T

Oleh Teras.id
01 Januari 2020 - 11:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub kemarin menandatangani kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) angkutan laut dan perkeretaapian. Penandatanganan kontrak lebih awal ini untuk memastikan pelayanannya berjalan lancar mulai awal 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pelayanan terhadap angkutan yang disubsidi oleh pemerintah sudah harus dapat mulai dilaksanakan sejak awal 2020. Program ini harus segera terlaksana sehingga masyarakat yang berada di tempat terluar, terjauh, masyarakat marjinal dapat tetap terlayani dengan tarif yang terjangkau.

"Kalau dulu-dulu, bulan Januari belum ada kontrak, sehingga tidak ada pelayanan pada awal tahun," ujar Budi Karya seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019.

Oleh karena itu, kata Budi Karya, seharusnya di tahun 2020 ini tidak ada alasan semua operator untuk tidak memberikan pelayanan. "Kalau ada saudara-saudara kita di Indonesia timur tidak terlayani, berarti salah operator. Karena hari ini sudah tanda tangan kontrak, sudah efektif untuk dilakukan," katanya.

Adapun penandatanganan kontrak PSO untuk angkutan laut tahun 2020 dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo dengan Direktur Utama PT Pelni (Persero) Insan Purwarisa dengan nilai Rp 3,65 triliun.

Rincian PSO itu adalah pengoperasian kapal tol laut logistik Rp 439,8 miliar, angkutan perintis Rp 1,1 triliun, dan penumpang kelas ekonomi Rp 2,04 triliun. Selain itu PSO juga untuk , angkutan khusus ternak Rp 46,5 miliar, dan angkutan kapal rede Rp 24 miliar.

Sementara, penandatanganan kontrak PSO angkutan perkeretaapian pelayanan kelas ekonomi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro.

Pada sektor perkeretaapian, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 265 Tahun 2019 jumlah subsidi pada 2020 untuk angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi adalah sebesar Rp 2,67 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar 15 persen dibandingkan dengan 2019. Subsidi ini akan dialokasikan untuk kereta api antarkota yang terdiri dari KA jarak jauh dan sedang, serta KA Lebaran.

Kemudian kereta api perkotaan yang terdiri atas KA jarak dekat/lokal, kereta rel diesel (KRD), dan kereta rel listrik (KRL). Jangka waktu penyelenggaraan kontrak PSO Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai tanggal 1 Januari-31 Desember 2020.

Budi Karya menjelaskan, nilai PSO yang cukup besar dialokasikan untuk kereta api sebesar Rp 2,6 triliun itu subsidi untuk kereta jarak jauh, jarak sedang, kereta Lebaran. PSO juga ditujukan untuk kereta ekonomi jarak dekat dan yang paling populer adalah KRL Jabodetabek yang sekarang hanya membayar Rp 3.500. "Jadi, semua itu pemerintah hadir dan pemerintah memberikan subsidi," katanya.

Dengan ditandatanganinya kontrak penyelenggaraan PSO ini, KAI berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik pada 2020 sesuai standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019. Beleid itu mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang Dengan KA.

Selain penandatanganan PSO, Budi Karya juga menyaksikan penandatanganan kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO). Kontak diteken oleh Taofiq Hidayat S, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO), dengan Awan Hermawan Purwadinata, selaku Direktur Pengelolaan Prasarana KAI.

Nilai kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) sebesar Rp 1,5 triliun termasuk PPN 10 persen dengan jangka waktu kontrak terhitung mulai 1 Januari-31 Desember 2020.

Dana PSO tersebut akan dialokasikan untuk biaya perawatan jalan rel Rp 112,3 miliar, biaya perawatan jembatan Rp 35,2 miliar, dan biaya perawatan sintelis Rp 24,2 miliar. Selain itu dana subsidi akan digelontorkan untuk biaya personel perawatan (IM+RENWAS) Rp 427,2 miliar, biaya personel pengoperasian Rp 469,4 miliar, dan biaya umum pendukung pengoperasian Rp 171 miliar.

(TERAS.ID)

TAGS:

#Kementerian Perhubungan #Kontrak #Kerja Sama

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Seruyan Gelar Halal Bihalal Bersama Forkopimda

04 Mei 2024 - 04:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Seruyanmenggelar kegiatan Halal Bihalal bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perlu Dukungan Pemda

04 Mei 2024 - 03:00 WIB

Henry menekankan bahwa, peningkatan ekonomi masyarakat perlu mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah dengan menciptakan kebijakan strategis.

Temui Warga, Personel Polsek Selat Laksanakan Program Jumat Curhat

04 Mei 2024 - 02:00 WIB

Personel Polsek Selat kembali melaksanakan program Jumat Curhat yang merupakan salah satu program Kapolri Quick Wins Presisi.

Pemkab Murung Raya Luncurkan Siskeudes Online

04 Mei 2024 - 01:00 WIB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan kegiatan peluncuran sekaligus pembekalan pemanfaatan Sistem Keuangan Desa Online (Siskeudes Online) yang sebelumnya dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda).

Hadapi Tantangan Pembangunan Diperlukan Komunikasi Intens

04 Mei 2024 - 00:00 WIB

Ia menyadari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat harus saling berkomunikasi dengan baik.

Komunitas Peduli Kotim Ajak Masyarakat Lawan Kejahatan Narkoba

03 Mei 2024 - 23:50 WIB

Komunitas Peduli Kotawaringin Timur (Kotim) mengajak seluruh elemen masyarakat hingga aparat penegak hukum untuk melawan kejahatan narkoba.

Nuryakin Tegaskan Dedikasi Membangun Kalteng

03 Mei 2024 - 23:40 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin menegaskan dedikasinya dalam membangun Kalteng melalui langkah kontestasi Pilkada 2024.

Ini yang Disampaikan Pj Bupati Kapuas saat Hadiri Perpisahan Dua Pegawai Purna Tugas

03 Mei 2024 - 23:30 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Agustina Erlin Hardi menghadiri acara perpisahan dua pejabat memasuki purna tugas, bertempat di Aula kantor Bupati Kapuas, Jumat, 3 Mei 2024.

Ratusan PPPK Seruyan Diambil Sumpah Janji

03 Mei 2024 - 23:20 WIB

Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan formasi tahun 2023, diambil sumpah janji!jabatan, Jumat, 3 Mei 2024.

KPU Murung Raya Luncurkan Tahapan Pilkada 2024

03 Mei 2024 - 23:10 WIB

KPU Kabupaten Murung Raya (Mura) secara resmi menggelar Peluncuran tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor KPU setempat.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia