“Karena JPU tidak mau membantah materi eksepsi dari tim penasihat hukum (PH) mengenai keabsahan kepemilikan lahan PT HMBP, maka hal ini harus menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan eksepsi dari PH atas nama terdakwa,“ kata Bama Adiyanto, selaku perwakilan tim anggota PH terdakwa yang mengikuti sidang dari Polres Kotim.

Sebab, lanjutnya, keabsahan kepemilikan PT HMBP terhadap jumlah TBS yang dituduhkan terdengar mengada-ada. Sehingga, Koalisi Keadilan untuk Pejuang Agraria dan Lingkungan Desa Penyang pun sepakat dengan pernyataan para PH terkait hal ini. 

Parlin Bayu Hutabarat, anggota koalisi dan juga penasihat hukum terdakwa juga menambahkan bahwa selain tidak memahami konflik, dakwaan JPU terdengar kabur. 

“Tanggapan JPU yang alakadarnya menunjukkan bahwa dakwaan JPU ini kabur dan harus dibatalkan,” tegasnya.

Karenanya, Parlin berharap agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dengan pertimbangan yang adil untuk para terdakwa khususnya dan warga Desa Penyang umumnya. Ini juga sekaligus menjadi harapan seluruh anggota yang tergabung dalam koalisi.

Koalisi juga mengetahui bahwa persoalan ini sebenarnya merupakan konflik lahan yang belum terselesaikan sejak puluhan tahun silam. Sehingga, tidak salah apabila warga menuntut pengembalian lahan mereka yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT HMBP seluas 117 hektar.