Direktur Keuangan PGN, Arie Nobelta, menyatakan penurunan harga gas industri bisa mengurangi pendapatan perusahaan sebesar 21 persen. "Pendapatan dapat berkurang tanpa adanya insentif atau kompensasi dari pemerintah," katanya. Kondisi ini akan mempengaruhi arus kas perusahaan dan menghambat pembayaran sejumlah kewajiban jangka panjang. PGN saat ini memiliki utang jangka panjang yang harus dibayarkan pada 2024 senilai US$ 1,95 miliar. 

Gigih menuturkan perusahaan membutuhkan insentif dari pemerintah untuk bertahan menghadapi kondisi saat ini. Untuk mengurangi dampak anjloknya peminat gas, dia berencana mengusulkan pembebasan PPN untuk kegiatan usaha. Perusahaan juga mengajukan pembebasan PPN untuk LNG. PGN berencana memanfaatkan rendahnya harga LNG untuk menambah produk bisnis.

Untuk menutupi selisih biaya terkait gas untuk industri, Gigih mengajukan beberapa opsi insentif. Salah satunya mengusulkan tambahan volume gas yang dialokasikan dengan harga khusus kepada PGN. "Alternatif lainnya kami mengusulkan penggantian kompensasi secara tunai dari pemerintah," katanya. PGN akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah melalui PT Pertamina (Persero).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menyatakan pemerintah perlu menunda implementasi penurunan harga gas industri dalam kondisi seperti ini. "Pemerintah perlu mengkur stimulus yang imbang bagi industri dan PGN," katanya. Menurut Abra, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya produksi gas yang harus ditanggung PGN sementara perusahaan tersebut tengah mengalami penurunan permintaan. (TERAS.ID)