Anggota DPR Minta Kasus Perbudakan ABK Dibongkar Hingga ke Hulu

Oleh Teras.id
18 Mei 2020 - 10:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DRR RI Sukamta mengecam dugaannya adanya tindak kekerasan terhadap ABK Indonesia di laut somalia oleh kapal berbendera Cina Luqin Yuan Yu 623 pada Sabtu 16 Mei 2020. Kejadian ini ia nilai seakan tak mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi warganya, pasca meninggalnya 4 ABK di kapal berbendera Cina dua pekan yang lalu.

"Ternyata kejadian serupa terulang dan kembali ada indikasi perbudakan atas para ABK Indonesia. Kejadian yang berulang ini menunjukkan Pemerintah gagal melindungi WNI," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Ahad, 17 Mei 2020.

Karena kejadian kembali berada di kapal berbendera Cina, Sukamta meminta agar Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan protes dan koordinasi, agar peristiwa serupa ke depan bisa dicegah. Selain itu, harus ada penindakan hukum bagi semua perusahaan yang terlibat dalam kematian dan dugaan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal Cina.

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut bahkan mendorong pemerintah membawa kasus ke mahkamah internasional dan Komnas HAM PBB. Pasalnya, ia menilai hal tersebut sudah mengarah pada bentuk perbudakan modern.

"Pekerjaan di kapal yang berlayar di perairan internasional selama berbulan-bulan, tidak mudah bagi sebuah negara untuk melakukan perlindungan. Yang seperti ini membutuhkan kerjasama internasional untuk memperkuat pengawasan," kata dia.

Ia pun memandang perlu untuk memutus mata rantai mafia pengerah Pekerja Migran Indonesia yang menjurus ke perbudakan. Karena persoalan yang dialami oleh PMI berawal dari proses awal perekrutan dan penempatan, maka ia menilai semua perusahaan pengerah tenaga migran perlu ditertibkan. Sukamta menilai dari sinilah sumber masalah berawal.

"Jika terkait dengan praktik perbudakan modern, pasti ada mafia di balik ini semua. Berarti di sebagian perusahaan-perusahan pengerah PMI sejak dari perekrutan sudah ada yang proses yang tidak benar," kata Sukamta.

Adanya kasus ini, kata dia, dapat menjadi momentum pemerintah untuk membongkar mafia pekerja migran dan menertibkan perizinan perusahaan pengerah PMI. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kinerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dianggap tidak becus memberikan perlindungan kepada PMI.

(TERAS.ID)

TAGS:

#Perbudakan #ABK Indonesia #Kapal Cina

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dua Gol Joselu Antarkan Real Madrid ke Final Liga Champions 2023/24

09 Mei 2024 - 07:20 WIB

Dua gol Joselu sukses mengantar Real Madrid ke final Liga Champions 2023/24 setelah menang 2-1 atas Bayern Muenchen dalam laga leg kedua semifinal di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis dini hari WIB.

Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Seorang Kakek

09 Mei 2024 - 07:00 WIB

Kepolisian Resort Garut sudah mengantongi identitas terduga pelaku kasus pembunuhan seorang kakek berusia 73 tahun yang tewas dengan kondisi luka di kepala dan perut di kawasan Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Komunitas Sopir Truk Sakuntala Dukung Sigit Widodo Calonkan Wakil Wali Kota Palangka Raya

09 Mei 2024 - 06:40 WIB

Komunitas Sopir Truk Sakuntala mendukung kuat langkah tokoh muda, Sigit Widodo sebagai Wakil Wali Kota Palangka Raya.

DKPP Terima 233 Pengaduan Pelanggaran KEPP Sepanjang 2024

09 Mei 2024 - 06:20 WIB

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan dari 233 pengaduan yang diterima sepanjang 2024, sekitar 90 aduan telah berproses.

Pj Bupati Harapkan Kasus Stunting di Barito Utara Semakin Berkurang

09 Mei 2024 - 06:00 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis mengajak masyarakat terus bersama-sama berjuang agar kasus stunting di daerah ini semakin berkurang dan harapannya tidak ada kasus stunting

Bahama Secara Resmi Akui Negara Palestina

09 Mei 2024 - 05:00 WIB

Negara-negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, sesuai dengan Piagam PBB.

Pj Bupati Kapuas: Halal Bihalal Gabungan Pengajian Al Mar'atussholihah Maknai Sebagai Upaya Berbuat Lebih Baik

09 Mei 2024 - 04:00 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Agustina Sri Rejeki menghadiri Halal Bihalal Gabungan Pengajian Al Mar'atussholihah, TP PKK dan DWP, bertempat di Aula Rujab Bupati pada Rabu sore, 8 Mei 2024.

Kemhan Ajukan Anggaran Khusus Tangani Papua untuk Beli Heli dan Sensor

09 Mei 2024 - 03:00 WIB

Dia melanjutkan adanya bantuan teknologi misalnya seperti sensor, dapat membantu tugas prajurit TNI dan Polri menumpas OPM di daerah-daerah mereka sering beroperasi, yang umumnya daerah perbukitan, pegunungan, dan hutan-hutan.

Hadiri Gebyar Posyandu Penurunan Stunting, Ini Kata Pj Bupati Barito Utara

09 Mei 2024 - 02:00 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis menghadiri Gebyar Posyandu penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara di yang digelar Polres setempat, Rabu 8 Mei 2024.

Pertamina Masih Salurkan Pertalite ke Masyarakat

09 Mei 2024 - 01:00 WIB

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa komitmen Pertamina dalam menyalurkan BBM jenis Pertalite sejalan dengan upaya Pertamina menjaga ketahanan energi nasional.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia