"RUU Penyiaran perlu dipertimbangkan apakah sudah harus dibahas, sedangkan beberapa ketentuan sudah masuk di omnibus," katanya.

Di akhir rapat, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menerima usulan agar RUU Penyiaran ditunda ke Prolegnas 2021. Begitu pula dengan RUU Pertanahan yang diusulkan Komisi II DPR.

Namun Supratman mengatakan hal ini akan dibahas lebih dulu dengan Komisi II DPR. Pimpinan Komisi II DPR tidak mengikuti rapat evaluasi Prolegnas tersebut lantaran tengah rapat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

"Komisi II itu ada yang di-hold itu RUU Pertanahan karena menunggu omnibus law selesai," kata Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya secara terpisah.

Selain RUU yang substansinya diatur di omnibus law, sejumlah RUU lain juga diusulkan didrop dari Prolegnas 2020.

Daftar RUU itu yakni RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang diusulkan Komisi I, RUU Kehutanan dan RUU Perikanan yang diusulkan Komisi IV.