Jokowi Diminta Tak Bubarkan Badan Restorasi Gambut

Oleh Teras.id
19 Juli 2020 - 20:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, Daniel Johan, berharap pemerintah mengkaji seksama rencana membubarkan Badan Restorasi Gambut. Daniel menilai BRG memiliki kontribusi nyata terhadap upaya penyelamatan gambut serta edukasi masyarakat sehingga layak dipertahankan.

"Dari aspek lingkungan, keberadaan BRG sudah tepat, belum lagi kita bicara pemberdayaan masyarakat desa di dalam kawasan gambut," kata Daniel kepada Tempo, Sabtu malam, 18 Juli 2020.

Daniel mengatakan BRG menjalankan peran edukasi, mendistribusikan pengetahuan dan praktik terbaik pengelolaan lahan gambut tanpa bakar, terutama di kawasan yang masyarakatnya bertani di lahan gambut. Ia berpendapat upaya ini baik untuk mengurangi dampak bencana kabut asap.

"Peran setingkat badan yang berdiri sendiri sangat diperlukan, karena masalah gambut ini adalah masalah spesifik, menjadi perhatian dunia internasional," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa asal Kalimantan Barat ini.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan ada 18 lembaga yang dipertimbangkan untuk dibubarkan. Kemudian, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut Badan Restorasi Gambut termasuk dalam daftar.

"Untuk BRG kan sementara ini perannya cukup bagus dalam menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat, apakah cukup ditangani BNPB saja atau bagaimana," ujar Moeldoko, Selasa, 14 Juli 2020.

Kepala BRG Nazir Foead mengaku belum ada informasi dari Istana kepada lembaganya terkait kelanjutan BRG. Namun dalam rapat terbatas 23 Juni lalu, kata dia, Jokowi memerintahkan BRG untuk membasahi dan memantau kebasahan gambut.

Foead juga berujar BRG fokus menyelesaikan target kerja 2020. Area gambut non-konsesi yang sudah direstorasi seluas 778.181 hektare di tujuh provinsi atau 89 persen dari target seluas 890.241 hektare.

Adapun untuk target restorasi di area konsesi perkebunan, BRG mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian dengan melakukan supervisi teknis hingga sudah mencapai 80 persen dari target. "Dan terus memfasilitas para kader gambut yang sudah berjumlah 12.000 lebih di tingkat tapak untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga ekosistem gambut," kata Foead kepada Tempo, Jumat lalu.

Foead mengatakan sejak dibentuk pada 2016 hingga Juni 2020, BRG menggunakan anggaran sebesar Rp 1,04 triliun. Sebagian besar anggaran digunakan untuk program di tingkat tapak. Adapun untuk gaji pegawai dan operasional kantor hanya sekitar 10 persen.

Dalam anggaran tahunan, kata Foead, biasanya 50 persen anggaran disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk aksi restorasi gambut bersama unsur masyarakat di desa. Sehingga BRG hanya mengelola 50 persen dan sebagian besarnya untuk program di tingkat tapak.

Meski begitu, Foead mengatakan hanya bisa menunggu keputusan Jokowi. Ia mengatakan BRG tetap bekerja seoptimal mungkin untuk saat ini.

"Sebagai pembantu Presiden tentu kami selalu siap jalankan apa pun perintah beliau. Mari kita tunggu keputusan Presiden," kata Foead.

BRG mendapat dukungan dari beberapa kelompok masyarakat. Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Kalimantan Barat, misalnya, berharap Jokowi tak membubarkan badan adhoc yang dibentuk sejak 2016 ini.

"Keberadaan BRG masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kawasan hidrologis gambut tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kawasan itu," kata Ketua DPW Gerbang Tani Heri Mustari, Kamis, 16 Juli 2020.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana tak terlalu mempersoalkan keberlanjutan kelembagaan adhoc BRG. Wahyu mengatakan evaluasi kelembagaan hal jamak dalam pemerintahan.

Namun lebih jauh dari itu, ia mengingatkan kerja-kerja penyelamatan ekosistem gambut juga tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan. Menurut Wahyu, hingga saat ini masih minim evaluasi terkait restorasi ekosistem gambut di lahan konsesi.

Sebaliknya, pemerintah malah mencetak sawah di lahan gambut di Kalimantan Tengah. Wahyu pun menilai Presiden Jokowi dan jajarannya hanya mencari pembenaran untuk melakukan monokultur skala luas oleh korporasi, tanpa mengedepankan upaya pemulihan ekosistem gambut.

"Selamat putusan MA terkait karhutla di gambut tidak dipenuhi, konsesi yang gambutnya terbakar tidak dicabut izinnya, dan tidak membatalkan proyek-proyek yang mengancam gambut, pemerintah tidak pernah serius melindungi ekosistem gambut," ujar Wahyu.

(TERAS.ID)

TAGS:

#Badan Restorasi Gambut #Presiden Jokowi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Gerindra: Jokowi Justru Mendorong Pertemuan Megawati-Prabowo

05 Mei 2024 - 06:00 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Muslimat NU Inisiasi Komite Guna Suarakan Perdamaian Dunia ke PBB

05 Mei 2024 - 05:00 WIB

Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menginisiasi pembentukan Komite Perempuan Indonesia untuk Perdamaian Dunia guna menyuarakan perdamaian dunia dari para perempuan Indonesia.

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit Gaza Utara

05 Mei 2024 - 04:00 WIB

Delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara, menurut seorangdokter pada Jumat (3/5).

Mendag Zulhas Minta IMA Terus Berkontribusi Bagi Ekonomi RI

05 Mei 2024 - 03:00 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta organisasi profesi pemasaran dan kewirausahaan (Indonesia Marketing Association/IMA) terus berkontribusi bagi perekonomian Indonesia melalui terobosan dan ide-ide baru dalam memasarkan produk.

Wapres Optimistis Indonesia Dapat Kalahkan Guinea

05 Mei 2024 - 02:00 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengaku optimis timnas Indonesia U-23 dapat mengalahkan timnas Guinea U-23 pada pertandinganplay offperebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Prancis pada 9 Mei.

Kiat Terhindar dari Dehidrasi Hingga Heat Stroke Saat Cuaca Panas

05 Mei 2024 - 01:00 WIB

Praktisi Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salama mengatakan terdapat sejumlah kiat yang dapat masyarakat terapkan guna terhindar dari dehidrasi hinggaheat stroke(serangan panas) saat cuaca panas.

Gregoria Optimistis dengan Generasi Baru Tunggal Putri Indonesia

05 Mei 2024 - 00:00 WIB

Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung optimistis dan bangga dengan pertumbuhan para generasi baru Indonesia di sektor yang ia jalani, menyusul pencapaian tim yang berhasil lolos ke babak final Piala Uber 2024, setelah penantian 16 tahun.

Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Mutilasi Istri

04 Mei 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Resor Ciamis menyiapkan suatu tim untuk memeriksa lebih lanjut kondisi kejiwaan tersangka yang membunuh istrinya sendiri dengan cara memutilasi di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Pj Sekda Barito Utara Serahkan LKPD 2023 Unaudited Kepada BPK RI Kalteng

04 Mei 2024 - 23:30 WIB

Polisi Amankan Pemuda Pencuri Ratusan Celana Dalam Wanita

04 Mei 2024 - 23:20 WIB

Polisi mengamankan seorang pemuda berinisial J (31) atas dugaan mencuri ratusan celana dalam wanita milik penghuni berbagai indekos di Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia